Pemerintah Tetapkan 21 Maret 2026,Lebaran Kembali Berbeda
SAMARINDA Bu– Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Namun keputusan itu kembali membuka persoalan lama yang belum pernah benar-benar selesai: siapa yang paling berhak menentukan hari raya di Indonesia?
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan hasil Sidang Isbat pada Kamis (19/3/2026) malam setelah data hisab dan laporan rukyatul hilal dari seluruh Indonesia tidak memenuhi kriteria visibilitas bulan baru.
Artinya, Ramadan digenapkan menjadi 30 hari dan umat Islam yang mengikuti keputusan pemerintah akan merayakan Idulfitri pada Sabtu, 21 Maret 2026. Sementara kalangan Muhammadiyah sudah lebih dulu menetapkan Idulfitri jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul.
Selama ini, perbedaan sering dijelaskan secara sederhana. Pemerintah memakai rukyat (pengamatan hilal), sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab (perhitungan astronomi). Tapi realitasnya jauh lebih kompleks.
Tahun ini, pemerintah justru juga menggunakan hisab sebagai dasar utama. Hasil perhitungan astronomi menunjukkan posisi hilal belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS). Yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Artinya, perbedaan bukan lagi soal sains versus tradisi, tetapi soal otoritas keagamaan.
Muhammadiyah menggunakan sistem kalender global yang konsisten dari tahun ke tahun. Sementara pemerintah tetap mempertahankan sidang isbat sebagai mekanisme penetapan resmi yang melibatkan ormas, ulama, dan lembaga negara.
Tradisi Sidang Isbat Mulai Dipertanyakan
Setiap tahun, masyarakat kembali menunggu keputusan yang sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak jauh hari melalui perhitungan astronomi.
Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak warga sudah menyiapkan mudik, jadwal cuti, hingga salat Id lebih awal sebelum sidang isbat diumumkan. Di forum publik seperti Reddit Indonesia, bahkan langsung muncul perdebatan soal siapa yang “paling benar” setelah keputusan diumumkan.
Ini menunjukkan bahwa sidang isbat bukan lagi sekadar proses keagamaan, tetapi juga menjadi isu sosial yang memecah opini publik setiap tahun.
Setiap hasil sidang isbat hampir selalu diakhiri dengan kalimat yang sama, menjaga persatuan umat. Namun faktanya, perbedaan justru terus terjadi dan bahkan semakin terbuka di ruang publik.
Tahun ini pun tidak berbeda. Negara menetapkan 21 Maret, Muhammadiyah 20 Maret, dan sebagian negara lain seperti Arab Saudi juga lebih dulu merayakan Idulfitri pada 20 Maret.
Persoalan sebenarnya bukan lagi apakah hilal terlihat atau tidak, tetapi apakah Indonesia siap memiliki satu kalender Islam nasional yang benar-benar disepakati semua pihak.
Dampaknya langsung terasa di daerah
Di Samarinda, sejumlah titik salat Id Muhammadiyah sudah disiapkan lebih awal, seperti di Museum Taman Samarendah, Gelora Kadrie Oening, hingga kampus-kampus Muhammadiyah.
Situasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah terbiasa dengan perbedaan. Yang berubah hanya satu hal, publik kini semakin kritis dan tidak lagi menunggu keputusan pemerintah sebagai satu-satunya rujukan.
Sidang isbat tahun ini sekali lagi menegaskan bahwa persoalan Idulfitri di Indonesia bukan lagi soal hilal, melainkan soal otoritas dan konsistensi sistem penanggalan Islam.
Dan selama belum ada kesepakatan nasional yang benar-benar final, perbedaan Lebaran tampaknya akan terus menjadi “tradisi tahunan” yang sulit diakhiri.