Tinggalkan Model Klaim Manual SKTM, Samarinda Luncurkan Inovasi “Pro TEPAT” dan Hemat Anggaran Bansos Hingga Rp5 Miliar
Samarinda, nusaetamnews.com : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda meluncurkan terobosan digital bernama Program Terpadu Pengusulan dan Asesmen Bantuan atau Pro TEPAT. Inovasi ini dirancang untuk memverifikasi kelayakan calon penerima bantuan sosial secara faktual langsung ke rumah warga yang tersebar di 59 kelurahan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos PM Samarinda Sofyan Agus menjelaskan bahwa sistem ini mengubah total tata kelola penanggulangan kemiskinan di Kota Tepian. Jika sebelumnya pengajuan bantuan—terutama Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai APBD—hanya mengandalkan klaim manual berbasis Surat Keterangan Tidak Mampu, kini seluruh kebijakan penentuan penerima manfaat didasarkan pada bukti riil di lapangan.
Pemaparan tersebut disampaikan Sofyan saat menerima kunjungan validasi lapangan dari Tim Penilai dan Fasilitator Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penilaian Innovative Government Award 2026 di Kantor Dinsos PM Samarinda, Kamis.
Secara teknis, ekosistem digital Pro TEPAT mengintegrasikan tiga aplikasi utama sekaligus, yakni Usul, PMK, dan Cek Miskin. Alurnya dimulai dari pengusulan data warga oleh pihak kelurahan di 10 kecamatan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kunjungan asesmen langsung oleh sekitar 120 Pekerja Sosial Masyarakat bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
Di lapangan, para petugas mendokumentasikan kondisi fisik tempat tinggal sekaligus mencatat berbagai indikator krusial, mulai dari kepemilikan aset, struktur keluarga, hingga besaran pengeluaran rumah tangga. Seluruh temuan tersebut lantas dianalisis mengacu pada standar Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, serta Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023. Menariknya, basis data ini tidak sebatas menentukan kelayakan PBI APBD, tetapi juga memetakan kebutuhan intervensi lain seperti program rehabilitasi rumah maupun bantuan bagi pekerja rentan.
Sejak mulai diterapkan pada 17 Februari 2025, sistem verifikasi berlapis ini terbukti sukses menekan laju penambahan peserta PBI APBD secara drastis. Angka penambahan yang semula mencapai rata-rata 2.327 orang per bulan berhasil ditekan menjadi 1.038 orang pada periode Maret hingga November 2025, sebelum kembali menyusut hingga rata-rata 477 orang per bulan sepanjang Januari sampai Oktober 2026.
Dari sisi fiskal, penerapan Pro TEPAT mampu memangkas proyeksi kebutuhan pembayaran dari Rp57,7 miliar menjadi Rp52,7 miliar, atau mencatatkan efisiensi anggaran sebesar 8,56 persen. Penghematan ini menjadi napas segar bagi kas daerah di tengah membengkaknya beban jaminan kesehatan, menyusul pengambilalihan penuh sekitar 51.000 peserta PBI oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak pertengahan 2026 dari total hampir 300 ribu peserta PBI di kota tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinsos PM Kota Samarinda Mochammad Arif Surochman memastikan pihaknya telah menyiapkan dukungan penganggaran rutin serta memperkuat sinergi bersama BPJS Kesehatan demi menjaga keberlanjutan inovasi ini. Melalui validasi lapangan IGA 2026, pemerintah kota ingin membuktikan bahwa tata kelola pelayanan sosial yang terintegrasi dan transparan mampu menghadirkan manfaat nyata agar setiap rupiah bantuan pemerintah benar-benar jatuh ke tangan yang tepat.(ant/one)