Sekda Jangan Sekadar Administrator, Harus Jadi Motor Sinergi Pusat dan Daerah
JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) dituntut tidak hanya menjadi pengendali administrasi pemerintahan, tetapi juga motor penggerak sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Terlebih di tengah tantangan fiskal yang semakin berat, Sekda harus mampu memastikan kebijakan pembangunan berjalan selaras dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pesan itu menjadi salah satu sorotan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, saat memimpin Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sebagai Ketua Umum Forsesdasi, Sri Wahyuni menekankan pentingnya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarsekda di seluruh Indonesia. Sebab, tantangan pemerintahan daerah tidak bisa lagi dihadapi dengan pola kerja sendiri-sendiri.
Rakernas yang mengusung tema Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan itu menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan gagasan sekaligus merumuskan langkah menghadapi persoalan pemerintahan daerah.
Menurutnya, Forsesdasi harus menjadi ruang bertukar pengalaman dan gagasan konstruktif. Bukan sekadar forum pertemuan rutin, tetapi wadah yang mampu memperkuat kapasitas Sekda dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing.
Sri juga menyoroti agenda Musyawarah Nasional (Munas) Forsesdasi yang akan menjadi momentum penting bagi keberlanjutan organisasi. Mengingat Munas tersebut sekaligus mengakhiri masa kepengurusan DPP Forsesdasi periode 2023–2026, seluruh anggota diharapkan ikut memastikan proses regenerasi berjalan demokratis dan menghasilkan keputusan terbaik.
“Rapat kerja ini juga menjadi wadah bagi kita untuk menyampaikan saran, masukan, dan pemikiran konstruktif sebagai bahan persiapan Munas Forsesdasi mendatang,” ujarnya.
Rakernas dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi posisi strategis Sekda dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah.
Persoalan fiskal menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Radies Kusprihanto Purbo memaparkan materi mengenai penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah serta kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) 2027..
Pembahasan ini menjadi penting karena kapasitas fiskal daerah sangat menentukan ruang gerak pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui rakernas tersebut, Forsesdasi mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja, penguatan kemandirian fiskal, serta sinkronisasi program prioritas pemerintah pusat dan daerah.
Sebab, kemandirian fiskal tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran. Lebih dari itu, daerah dituntut mampu mengelola setiap sumber daya secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Di tengah perubahan kebijakan transfer pusat dan tantangan pembiayaan pembangunan, peran Sekda pun semakin strategis: memastikan keterbatasan anggaran tidak berujung pada melemahnya pelayanan publik dan terhambatnya pembangunan daerah.