Terangi Pedalaman, Pemprov Kaltim Kejar Target Nol Desa Gelap pada 2027

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mempercepat agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah pedalaman dan kawasan terluar yang selama ini masih berada di luar jangkauan jaringan utama PT PLN.

Program Desa Berlistrik kini didorong bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari upaya membuka akses pendidikan, ekonomi, hingga layanan dasar masyarakat di daerah terpencil.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan masih adanya “titik gelap” di sejumlah wilayah menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah. Menurutnya, ketimpangan akses listrik tak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung pada produktivitas warga dan kualitas hidup masyarakat desa.

“Kita tidak ingin ada lagi anak-anak di pedalaman belajar dalam keterbatasan karena listrik belum tersedia. Akses energi adalah hak dasar masyarakat,” tegas Rudy Mas’ud di Pendopo Odah Etam, pekan lalu.

Dalam setahun terakhir pemerintahan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, sebanyak 38 desa dan kampung berhasil dialiri listrik PLN. Penambahan itu menekan jumlah desa yang masih bergantung pada listrik non-PLN dari 110 desa menjadi tersisa 72 desa.

Meski capaian tersebut menunjukkan progres, angka itu sekaligus memperlihatkan masih lebarnya kesenjangan layanan energi di sejumlah kawasan 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) di Kaltim. Kondisi geografis, keterbatasan jaringan transmisi, dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur menjadi tantangan utama percepatan elektrifikasi.

Karena itu, Pemprov Kaltim menggandeng PLN melalui Program Listrik Desa dan Program Pra-PLN berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Skema ini dipilih untuk mengejar target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2027.

Pemprov juga mulai memperluas penggunaan PLTS Apdal atau alat penyalur daya listrik, yakni sistem tenaga surya mandiri yang dirancang khusus untuk wilayah yang mustahil dijangkau jaringan konvensional PLN.
Model ini dinilai lebih realistis untuk kampung-kampung terpencil dengan pola permukiman tersebar, sekaligus menjadi bagian dari transisi energi menuju sumber energi terbarukan.
Namun tantangan berikutnya bukan hanya menghadirkan listrik, melainkan memastikan keberlanjutan pasokan, perawatan fasilitas, hingga kemampuan masyarakat mengelola sistem energi mandiri tersebut.

“Program ini bukan sekadar menghadirkan lampu, tetapi memastikan keberlanjutan dan pemerataan pembangunan,” ujar Rudy.

Percepatan desa berlistrik juga dipandang menjadi fondasi penting bagi Kaltim yang tengah bersiap sebagai penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tanpa pemerataan energi hingga desa-desa terpencil, pembangunan berisiko hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan sekitar IKN.