SIPD Jangan Berhenti di Administrasi, Harus Jadi Alat Kontrol

SAMARINDA – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) jangan sekadar menjadi tempat menuntaskan kewajiban administrasi. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan sistem tersebut harus dipakai untuk mengontrol agar perencanaan dan anggaran pemerintah benar-benar bermuara pada pelayanan publik.

“SIPD ini bukan sebatas memenuhi kewajiban administrasi,” tegas Rudy Mas’ud dalam Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah IV di Pendopo Odah Etam, Rabu (23/9/2026).

Menurut Rudy, kualitas pembangunan tidak ditentukan sekadar oleh besarnya anggaran, tetapi oleh seberapa rapi proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Karena itu, seluruh tahapan harus terkoneksi dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
RKPD, Renja, RPJMD, KUA-PPAS hingga RKA dan DPA, kata dia, harus benar-benar sinkron.

“Jangan ada program yang tiba-tiba muncul ketika sudah masuk tahap penganggaran,” ujarnya.

Rudy juga menempatkan Bappeda sebagai pengarah agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu garis pembangunan. Perencanaan, menurutnya, harus bertumpu pada data yang akurat, bukan sekadar asumsi.

Data kemiskinan, stunting, kondisi jalan, pendidikan hingga kesehatan harus menjadi pijakan ketika pemerintah menentukan prioritas anggaran.

“Kalau data kemiskinan, stunting, kondisi jalan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai indikator pembangunan lainnya tidak akurat, bagaimana kita bisa menentukan anggaran dengan tepat?” katanya.

Karena itu, Pemprov Kaltim didorong membangun satu data dan satu arah kebijakan. Ukuran akhirnya bukan sekadar berapa banyak program yang selesai atau berapa besar anggaran terserap, melainkan outcome dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pengawalan juga diminta tidak berhenti pada tahap perencanaan. Bappeda bersama BPKAD harus memastikan seluruh tahapan, mulai penyusunan RKA, penatausahaan hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai jadwal.

Rudy mengingatkan keterlambatan proses anggaran bisa membuat pelaksanaan kegiatan menumpuk di penghujung tahun. Kondisi tersebut berisiko memengaruhi kualitas pekerjaan sekaligus penyerapan anggaran.
“Jangan sampai pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun karena proses anggaran terlambat. Karena dapat memengaruhi kualitas pekerjaan dan penyerapan anggaran,” pungkasnya.