Lagi, Mentan Ancan Sikat Mafia Pangan
SAMARINDA – Pemerintah tak ingin lagi memberi ruang bagi mafia pangan yang selama ini memainkan harga beras dan merugikan masyarakat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, seluruh pihak yang terbukti mengacaukan tata niaga pangan, terutama produsen dan distributor nakal, akan ditindak tanpa kompromi.
Peringatan keras itu disampaikan Amran usai menyerahkan bantuan pangan kepada para penerima manfaat di Pasar Segiri, Samarinda, Senin (16/11/2026).
Amran mengungkapkan, sedikitnya 120 orang yang diduga terlibat dalam praktik mafia pangan telah ditangkap di berbagai daerah. Mereka dituding selama bertahun-tahun mempermainkan harga beras, menciptakan persoalan dalam tata niaga, dan pada akhirnya membebani masyarakat sebagai konsumen.
“Semua mafia pangan kami sikat. Tidak boleh ada kompromi. Ini waktunya kita perbaiki tata kelola pangan kita,” tegas Amran.
Dia secara khusus mengingatkan para produsen dan distributor agar tidak mengambil keuntungan dengan mempermainkan harga kebutuhan pokok. Pemerintah, kata dia, tidak akan tinggal diam jika praktik tersebut merugikan rakyat kecil.
“Tolong pengusaha sektor pangan, jangan permainkan rakyat kecil. Kalau permainkan, kami tindak,” tandasnya.
Amran juga menegaskan, sasaran penindakan bukan pedagang kecil yang berjualan di pasar tradisional. Sanksi dan denda diarahkan kepada pihak-pihak di level atas, terutama produsen dan distributor yang memiliki peran dalam rantai pasok dan diduga melakukan pelanggaran.
Pengawasan pun terus diperketat melalui Satgas Pangan. Pemerintah ingin memastikan distribusi berjalan sehat, harga terkendali, dan tidak ada kelompok tertentu yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Di tengah ancaman permainan harga tersebut, Amran memastikan kondisi stok beras nasional sangat kuat. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 4,5 juta ton. Bahkan, kapasitas gudang Bulog tidak lagi mencukupi untuk menampung seluruh persediaan sehingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan.
“Stok kita sekarang 4,5 juta ton, bahkan gudang Bulog tidak muat,” ungkapnya.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada 33,2 juta penerima manfaat untuk periode Oktober, November, dan Desember.
Kebijakan atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.
Selain menyoroti mafia pangan, Amran optimistis Kalimantan Timur dalam waktu dekat mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan dari daerah lain.
Menurutnya, secara statistik wilayah Kalimantan telah menunjukkan kemampuan menuju swasembada beras. Kaltim pun memiliki peluang besar melalui program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian (oplah).
Amran memastikan pemerintah pusat siap mendukung percepatan program tersebut, termasuk melalui tambahan anggaran dan perluasan areal persawahan jika dibutuhkan.
“Kalau Pak Gubernur minta cetak sawah, pasti kita kasih. Oplah juga anggarannya masih ada. Pak Gubernur gerakannya cepat. Kami yakin dalam waktu segera tidak ada pengambilan dari daerah lain, dipenuhi kebutuhannya sendiri,” ujarnya.
Optimisme tersebut menjadi sinyal bahwa penguatan produksi beras di Kaltim tidak hanya diarahkan untuk mengejar swasembada, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dengan stok nasional yang melimpah dan penindakan terhadap mafia pangan yang terus berjalan, pemerintah ingin memastikan satu hal: pangan tersedia, harga terkendali, dan masyarakat tidak lagi menjadi korban permainan segelintir pelaku usaha.