Rudy : Jangan Ada Rupiah APBD Kaltim yang Mubazir
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meminta seluruh jajarannya memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan saat memimpin Morning Briefing di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Senin (28/9/2026).
“Anggaran pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang terpenting,” tegas Rudy kepada wartawan seusai kegiatan.
Memasuki penghujung September, realisasi pendapatan Pemprov Kaltim telah mendekati 70 persen. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah target yang dipatok sebesar 75 persen.
Rudy meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar menunggu penerimaan, tetapi lebih kreatif menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Di antaranya melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta sumber pendapatan lainnya.
Di sisi belanja, pekerjaan rumah juga masih cukup besar. Hingga akhir September, realisasi fisik pembangunan baru sekitar 57 persen.
“Sementara realisasi fisik kita masih sekitar 57 persen. Ini yang akan terus kita kejar agar capaian realisasi bisa terus meningkat sesuai target dan berdampak ke masyarakat,” ujarnya.
Rudy menyebut sejumlah faktor masih menahan percepatan serapan anggaran. Di antaranya proses APBD Perubahan yang masih berjalan serta sejumlah pekerjaan yang masih berada dalam tahapan administrasi dan lelang.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pekerjaan.
Menurut Harum, percepatan serapan anggaran bukan semata soal mengejar angka realisasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan belanja pemerintah bergerak menjadi aktivitas ekonomi dan manfaat nyata di tengah masyarakat.
Ia juga menekankan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah pada 2026 harus dituntaskan dalam tahun anggaran yang sama.
“Jangan sampai ada pekerjaan yang menyeberang ke tahun berikutnya,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penting seiring telah disepakatinya Rancangan Perubahan APBD Kaltim 2026 antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim dengan nilai sekitar Rp14,33 triliun.
Rudy ingin anggaran sebesar itu tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen APBD. Setiap rupiah harus bergerak menjadi pembangunan, pelayanan, dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat Kaltim.
Morning Briefing turut dihadiri Sekda Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, perwakilan Tim Ahli Gubernur Kaltim, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.