Subscribe

Perkuat Perlindungan Anak Telantar, Pemkab Mahulu Gandeng Pemprov Kaltim dan Kejaksaan

2 minutes read

Mahulu, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperkuat komitmen lintas sektor dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak telantar di daerah. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, serta jajaran kejaksaan se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11).

Wakil Bupati Mahulu Suhuk yang hadir didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahulu Honorata Yulita Usun menegaskan bahwa penanganan anak telantar tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama terpadu mulai dari tahap pendataan, pola pengasuhan, akses pendidikan, layanan kesehatan, pemenuhan dokumen kependudukan, hingga rehabilitasi sosial.

Melalui sinergi antarinstansi ini, Pemkab Mahulu berupaya memastikan setiap anak telantar di wilayahnya memperoleh perlindungan hukum, pelayanan dasar yang memadai, serta kesempatan hidup yang layak sesuai amanat undang-undang.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan bahwa setiap anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, layanan kesehatan, identitas kependudukan, serta lingkungan tumbuh kembang yang aman. Anak-anak yang kehilangan orang tua maupun yang tidak memperoleh pengasuhan layak harus mendapatkan perhatian khusus agar keterbatasan ekonomi atau persoalan keluarga tidak merampas masa depan mereka.

Urgensi penguatan perlindungan ini tercermin dari catatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim hingga Oktober 2026 yang merekam 94 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 42 kasus di antaranya melibatkan anak. Data tersebut menjadi pengingat keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat langkah pencegahan, pendampingan, hingga pemulihan bagi anak korban kekerasan.

Dalam momentum tersebut, pemerintah juga menetapkan wali bagi tujuh anak sebagai bentuk kepastian hukum atas hak pengasuhan dan perlindungan mereka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, Gubernur turut mendorong peran aktif kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum, khususnya untuk menuntaskan berbagai kendala administrasi kependudukan yang kerap dialami anak telantar.(ant/one)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *