Pemkot Samarinda Perketat Pengawasan Pasokan Cabai dan Usut Modus Pengisian BBM Bersubsidi Berulang
Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memperketat pengawasan pasokan komoditas cabai serta mengusut fenomena antrean panjang dan indikasi pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU demi menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengamankan rantai pasok pangan serta memastikan distribusi bahan bakar tepat sasaran.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda, Nadya Turisna, melaporkan lonjakan harga cabai di pasar tradisional menjadi pemicu utama inflasi akibat kendala distribusi. Harga rata-rata cabai tiung menembus Rp91.300 per kilogram, cabai keriting Rp91.000 per kilogram, cabai merah besar Rp73.500 per kilogram, serta cabai rawit berfluktuasi pada kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram. Beras premium merek Bengawan juga melampaui HET, dijual seharga Rp17.500 per kilogram dari standar HET Rp15.400 per kilogram.
Meskipun demikian, stok ketahanan pangan dasar di Samarinda dipastikan aman. Stok beras Bulog mencapai 5.839 ton untuk kebutuhan enam bulan ke depan, sementara Perusda Varia Niaga telah menyiapkan cadangan daging, ikan, dan telur, sekaligus menjajaki pasokan beras medium tambahan dari Jawa Timur dan Sulawesi. Pemkot Samarinda juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Loa Buah berkolaborasi dengan BI Kaltim.
Menanggapi laporan BMKG terkait mundurnya awal musim hujan ke pertengahan November 2026 dan sebaran asap yang memperburuk kualitas udara, Saefuddin meminta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mendampingi petani cabai lokal untuk menjaga kesinambungan produksi.
Di sektor energi, fenomena antrean kendaraan pembeli Pertalite dan Biosolar dipicu oleh tingginya disparitas harga yang mendorong migrasi konsumen dari nonsubsidi hingga 9,6 persen. Kondisi ini diperberat oleh pemangkasan kuota tahunan Kaltim oleh BPH Migas menjadi 508.400 kiloliter pada 2026.
Pertamina telah merespons dengan mengoperasikan SPBU 24 jam di sejumlah titik seperti Kusuma Bangsa, Slamet Riyadi, dan Wahid Hasyim, serta berencana menambah nozzle di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian.
Kendati demikian, ditemukan indikasi penyalahgunaan oleh oknum “pengetap” yang mengisi BBM bersubsidi secara berulang sebanyak 25–60 liter per hari. Saefuddin meminta Dinas Perhubungan bersama kepolisian segera mengidentifikasi data kendaraan bersangkutan untuk penindakan tegas di lapangan agar alokasi BBM bersubsidi dapat tersalurkan secara adil kepada masyarakat.(ant/one)