Menembus Batas Ekspektasi: Ketika Anggaran “Gratispol” Rudy Mas’ud Melompati Rekor 5 Tahun Isran Noor

PERDEBATAN  mengenai masa depan pendidikan di Kalimantan Timur kini tidak lagi berkisar pada pertanyaan “apakah daerah punya uang?”, melainkan “seberapa berani pemimpinnya menghabiskan uang negara untuk rakyatnya?”.

Langkah radikal Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam menggenjot anggaran program unggulan *Gratispol* (Gratis Sampai Selesai) memicu gelombang diskusi baru. Bagaimana tidak? Belum genap dua tahun menjabat sejak awal 2025, angka yang digelontorkan untuk membebaskan biaya kuliah anak-anak Benua Etam telah melompat jauh, bahkan melampaui akumulasi anggaran program beasiswa legendaris era gubernur sebelumnya, Isran Noor, yang berjalan sepanjang satu periode penuh (5 tahun).

Mari menelisik perbandingan angka yang mencengangkan ini melalui kacamata kebijakan publik yang humanis.

Perbandingan Anggaran: Akselerasi Dua Tahun vs Konsistensi Lima Tahun

Gubernur periode 2018–2023, Isran Noor bersama Hadi Mulyadi, dikenal sangat berjasa menelurkan program *Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT)*. Program ini sempat diklaim sebagai salah satu beasiswa daerah terbesar di Indonesia setelah LPDP nasional. Namun, pendekatannya bersifat bertahap dan selektif (menggunakan sistem kuota harian/tahunan berdasarkan prestasi dan kondisi ekonomi).

Ketika Rudy Mas’ud mengambil tongkat estafet kepemimpinan, ia mengubah cetak biru tersebut menjadi gerakan massal tanpa sekat kuota yang ketat melalui “Gratispol”. Jika kedua kebijakan raksasa ini diadu di atas meja data APBD, hasilnya menunjukkan sebuah lompatan kuantum:

Sisi Humanis di Balik Taruhan Anggaran

Bagi para kritikus dan pengamat ekonomi makro, keputusan Rudy Mas’ud menggelontorkan Rp1,5 Triliun dalam waktu sesingkat itu dianggap terlalu berisiko dan agresif bagi fiskal daerah. Namun, di sinilah letak sisi humanis sang Gubernur yang jarang dipahami lewat logika angka semata.

Sebagai seorang kepala keluarga yang membesarkan 13 anak, Rudy memandang kecemasan orang tua bukan sebagai statistik, melainkan sebagai beban riil yang harus diangkat oleh negara. Jika Isran Noor membangun fondasi kesadaran pendidikan dengan Rp1,2 Triliun selama 5 tahun, Rudy Mas’ud merasa Kaltim tidak punya waktu lagi untuk berjalan santai. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di depan mata memaksa anak-anak lokal untuk segera cerdas hari ini juga, bukan sepuluh tahun lagi.

“Banyak orang menghitung ini sebagai beban APBD. Bagi saya, ini adalah kewajiban moral. Memotong birokrasi dan mengalihkan anggaran dinas yang tidak penting untuk membayar UKT anak-anak kita adalah harga mati,” tegas Rudy dalam sebuah kesempatan dialog.

Menghapus Kasta Pendidikan di Benua Etam

Di era BKT sebelumnya, persaingan mendapatkan beasiswa tuntas sangatlah ketat. Banyak anak pelosok daerah yang kalah bersaing secara administrasi atau nilai akademik dengan anak-anak kota yang fasilitas sekolahnya lebih mumpuni.

Lewat anggaran fantastis Gratispol yang menembus Rp1,5 Triliun ini, Rudy Mas’ud mendobrak batasan itu. Digitalisasi lewat aplikasi Pendidikan Gratis Go dirancang agar anak nelayan di Berau, anak petani di Paser, hingga mahasiswa di pedalaman Mahakam Ulu tidak perlu lagi “mengemis” kuota. Negara hadir langsung memotong tagihan kampus mereka ke pihak universitas.

Dua Pemimpin, Satu Muara Kemandirian

Menilai Rudy Mas’ud lebih baik dari Isran Noor—atau sebaliknya—tentu tidak adil jika hanya melihat besar-kecilnya angka. Isran Noor adalah sang pembuka jalan yang menanam benih kepedulian pendidikan pasca-era tambang.

Namun, keberanian Rudy Mas’ud melipatgandakan taruhan anggaran hingga melampaui catatan 5 tahun pendahulunya hanya dalam waktu kurang dari 24 bulan, adalah bukti sahih dari sebuah kepemimpinan yang digerakkan oleh rasa urgensi kemanusiaan. Ia tahu, di era IKN ini, senjata terbaik warga Kalimantan Timur untuk menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri bukan lagi otot, melainkan isi kepala yang merdeka dari biaya pendidikan. (setia Wirawan)