Karhutla Kaltim Berulang, DPD RI Dorong Posko Terpadu

SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya bergerak ketika api sudah membesar, tetapi memperkuat penanganan sejak awal dengan data dan koordinasi yang lebih terintegrasi.
Dorongan itu mengemuka dalam kunjungan kerja koordinasi mitra strategis Komite II DPD RI bersama Pemprov Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026).
Mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menegaskan penanganan karhutla terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah pencegahan dan pemadaman diperkuat agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar.
“Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota se-Kaltim terus bergerak dan melakukan tindakan agar kebakaran tidak meluas,” kata Sri.
Menurutnya, kondisi di sejumlah daerah saat ini berbeda-beda. Pemutakhiran data status bencana terus dilakukan karena sebagian kabupaten/kota telah menetapkan status siaga, sementara daerah lainnya sudah meningkatkan status menjadi tanggap darurat.
Mahakam Ulu bahkan menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap dukungan air dan bantuan bagi masyarakat semakin mendesak.
Pemprov Kaltim sebelumnya juga menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kekeringan di Mahakam Ulu melalui Wakil Gubernur Seno Aji.
Di sisi lain, dukungan peralatan dari pemerintah pusat mulai memperkuat penanganan di lapangan. Kaltim mendapat bantuan 75 unit pompa air dari Kementerian Pertanian.
Sebanyak 19 unit dialokasikan untuk Kutai Kartanegara, 12 unit Paser, delapan unit Kutai Barat, tujuh unit Kutai Timur, enam unit Penajam Paser Utara, masing-masing lima unit untuk Samarinda dan Balikpapan, tiga unit Mahakam Ulu, dua unit Bontang, serta dua unit sebagai cadangan.
“Semoga ini bisa membantu penanganan sumber air untuk irigasi,” ujar Sri.
Penanganan juga dilakukan terhadap kebakaran di sekitar kawasan Bandara APT Pranoto Samarinda. Pemprov melalui organisasi perangkat daerah terkait bergerak bersama pihak perusahaan, termasuk Lana Harita, untuk mengendalikan api.
Namun, persoalan karhutla dinilai membutuhkan pola penanganan yang lebih serius karena kejadian serupa terus berulang.
Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu yang memimpin rombongan menegaskan, hasil koordinasi bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengarah pada pembentukan posko terpadu di daerah.
Posko tersebut nantinya menjadi pusat koordinasi sekaligus pengumpulan data kebutuhan penanganan karhutla secara lebih akurat.
“Jadi, apa yang dibutuhkan dan diperlukan akan disampaikan melalui posko tersebut. Kenapa, karena kondisi ini adalah bencana yang terus berulang-ulang. Sehingga, perlu penanganan serius dari semua pihak,” tegas Badikenita.
Dengan posko terpadu, kebutuhan di lapangan diharapkan tidak lagi bergerak berdasarkan informasi yang terpisah-pisah. Data mengenai titik api, kondisi wilayah, kebutuhan peralatan hingga bantuan bagi masyarakat dapat dihimpun dalam satu koordinasi.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago dan Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Edy Nugroho Santoso.
Sejumlah anggota Komite II DPD RI juga hadir, di antaranya anggota DPD RI asal Kaltim Yulianus Henock Sumual, Alfiansyah Komeng, Marthin Billa, Andri Prayoga Putra Singkarru, A Abd Waris Halid, Bustami Zainudin, Achmad Azran dan Matias Heluka.
Pertemuan dihadiri jajaran kepala OPD Pemprov Kaltim, Forkopimda, tokoh adat dan masyarakat.