Kaltim Kejar 100 Persen Desa Berlistrik pada 2027, Gubernur Soroti Listrik “Gantian Hidup”

JAKARTA – Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu lumbung energi terbesar Indonesia. Minyak, gas hingga batu bara diproduksi dari Benua Etam. Namun ironisnya, hingga 2026 masih ada 72 desa yang belum menikmati listrik PLN.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah yang kini dikejar Pemprov Kaltim. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menargetkan seluruh desa di Kaltim sudah teraliri listrik PLN pada akhir 2027, dua tahun lebih cepat dari target nasional 2029.
Target tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kaltim, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).
Di hadapan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Rudy tak hanya meminta perluasan jaringan. Ia menekankan bahwa persoalan listrik Kaltim juga menyangkut keandalan pasokan.
“Kaltim ini lumbungnya energi, Pak Dirjen. Tapi listrik kita belum semua menikmati. Bukan hanya teraliri, tapi juga harus andal. Tidak seperti hari ini, listrik gantian hidup, bukan gantian mati,” kata Rudy.
Menurutnya, listrik yang tidak stabil bukan sekadar mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Kondisi tersebut juga bisa menjadi hambatan bagi investasi.
Proyek usaha membutuhkan kepastian pasokan listrik. Jika listrik kerap padam, aktivitas industri dan bisnis ikut terganggu.
Data Pemprov Kaltim mencatat, dari 1.083 desa pada akhir 2025, masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN. Kebutuhan jaringan antardesa dan antardusun yang belum tersambung mencapai sekitar 926,55 kilometer sirkuit, dengan 58.725 kepala keluarga belum menikmati layanan listrik PLN.
Pemprov Kaltim kemudian melakukan intervensi melalui program Pra-PLN.
Pada 2025, PLTS APDAL dipasang di 13 desa wilayah 3T. Selain itu, perluasan jaringan antardusun dilakukan di 16 desa untuk menerangi sekitar 1.600 rumah dan 1.803 kepala keluarga.
Pekerjaan jaringan tersebut mencakup pembangunan 43.157 meter SUTR, 26.879 meter SUTM dan 28 unit trafo.
Upaya itu mulai memangkas jumlah desa yang belum berlistrik. Pada semester pertama 2026, Pemprov Kaltim mengusulkan penyambungan listrik ke 37 desa non-PLN. Hasilnya, jumlah desa yang belum berlistrik turun dari 109 menjadi 72 desa.
Kini pemerintah daerah kembali mengusulkan penyelesaian 36 desa pada 2026, sementara 36 desa lainnya ditargetkan dituntaskan pada 2027.
“Tahun ini kita usulkan lagi penyelesaian untuk 36 desa non-PLN dan 2027 akan diselesaikan 36 desa lainnya,” tegas Rudy.
Jika skema tersebut berjalan sesuai rencana, seluruh 1.083 desa di Kaltim akan tersambung listrik PLN pada akhir 2027.
Desa yang masih membutuhkan penyelesaian tersebar di enam kabupaten. Rinciannya, Paser empat desa, Kutai Barat 21 desa, Berau 21 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara delapan desa dan Kutai Timur 13 desa.
Rudy menilai target tersebut bukan sekadar mengejar angka elektrifikasi. Akses listrik menjadi bagian penting dari pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat yang selama ini tinggal jauh dari pusat pertumbuhan.
“Kami harus memastikan semua rakyat Kaltim menikmati akses listrik PLN. Karena itu, mari kita kawal bersama agar pada 2027, seluruh desa di Kaltim sudah 100 persen berlistrik PLN,” ujarnya.
Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pemerintah pusat mendukung percepatan elektrifikasi di Kaltim.
“Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kaltim dan para bupati. Kami sangat mendukung percepatan penyediaan pemenuhan listrik di Kalimantan Timur. Kami akan lakukan seoptimal mungkin,” kata Tri.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari kabupaten yang masih memiliki desa belum berlistrik, serta GM PLN UID Kaltimtara Muchammad Khaliq Fadli.
Bagi Kaltim, persoalannya kini bukan lagi apakah listrik bisa menjangkau seluruh desa, tetapi seberapa cepat 72 desa tersisa bisa benar-benar tersambung dan menikmati listrik yang andal.