Karhutla Kaltim Belum Selesai, Seno Aji Minta BNPB Turunkan Peralatan hingga Water Bombing
JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur belum bisa dianggap selesai. Di tengah berkurangnya titik api baru, Pemerintah Provinsi Kaltim masih membutuhkan dukungan peralatan hingga operasi water bombing untuk menjangkau kebakaran di kawasan yang sulit ditembus petugas.
Persoalan itu dibawa Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Seno meminta dukungan konkret BNPB untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama melalui tambahan selang, pompa air, drone, dan berbagai peralatan pemadaman lainnya.
“Banyak bantuan yang kami butuhkan, seperti selang, pompa, drone, dan berbagai peralatan lainnya,” kata Seno.
Tak hanya peralatan darat, Seno juga berharap BNPB dapat mendukung operasi pengeboman air atau water bombing. Upaya ini dinilai penting untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan melalui jalur darat.
Tantangan semakin besar ketika kebakaran terjadi di kawasan rawa-rawa. Medan yang sulit dijangkau membuat petugas tidak bisa mengandalkan metode pemadaman biasa. Dibutuhkan peralatan dan strategi yang sesuai dengan kondisi geografis Kaltim.
Titik Api Menurun, Ancaman Belum Berakhir
Meski menghadapi kendala di lapangan, Seno menyebut perkembangan terbaru menunjukkan jumlah titik api baru di Kaltim telah berkurang.
Hal itu terlihat dari peta pemantauan yang diperlihatkan dalam pertemuan bersama BNPB. Namun, penurunan titik api baru bukan berarti ancaman karhutla telah sepenuhnya berakhir.
Karena itu, koordinasi antara Pemprov Kaltim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BNPB, dan relawan lokal perlu terus diperkuat. Langkah tersebut penting agar titik api yang masih tersisa dapat ditangani dan kebakaran yang sudah dipadamkan tidak kembali meluas.
“Dari peta yang diperlihatkan tadi, jumlah titik api baru di Kaltim sudah banyak berkurang,” ungkapnya.
Di luar kebutuhan peralatan, Seno juga membawa aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status siaga darurat di Kaltim menjadi bencana nasional.
Aspirasi tersebut mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar penanganan karhutla mendapat dukungan lebih luas, terutama ketika kondisi di lapangan membutuhkan sumber daya dan kemampuan penanganan tambahan.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, penetapan status bencana nasional tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah faktor sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana.
“Tentunya, untuk menetapkan sebagai bencana nasional, kita harus melihat apakah daerah memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penanganan bencana,” jelas Kristomei.
Dukungan BNPB menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat penanganan karhutla. Terlebih, kondisi geografis berupa kawasan rawa dan wilayah yang sulit dijangkau menuntut kesiapan peralatan serta strategi pemadaman yang tepat.
Pemprov Kaltim berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut pada penguatan dukungan di lapangan. Targetnya jelas: menekan kemunculan titik api baru, menuntaskan kebakaran yang masih berlangsung, dan mencegah api kembali menyala di kawasan yang telah ditangani.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan dan sejumlah pejabat BNPB.