Kaltim Berbatasan Langsung dengan Malaysia, Tekankan Penguatan Pertahanan dan Pengawasan Wilayah

SAMARINDA – Kedaulatan negara tak cukup dijaga dari pusat. Di Kalimantan Timur, tantangannya nyata: berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki kawasan yang belum terjangkau komunikasi, hingga menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, sinergi pemerintah daerah dan unsur pertahanan menjadi kebutuhan strategis.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dengan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) untuk menjaga kedaulatan, mengawasi kawasan perbatasan, serta mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan nasional.
Pesan itu disampaikan Rudy, yang akrab disapa Harum, saat menerima audiensi Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/10/2026).
“Pemprov Kaltim siap mendukung kegiatan Kogabwilhan II. Mudah-mudahan sinergi bisa terjalin dengan baik,” tegas Harum.
Menurutnya, posisi geografis Kaltim memiliki tantangan tersendiri. Berbeda dengan wilayah lain, sebagian kawasan di Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Pengawasan wilayah pun membutuhkan perhatian serius, terutama di daerah yang akses infrastruktur dan komunikasinya masih terbatas.
“Di Kalimantan, kita hanya dipisahkan dengan patok,” ungkapnya.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya kehadiran negara di kawasan perbatasan. Bukan hanya untuk memastikan kedaulatan tetap terjaga, tetapi juga menjamin masyarakat yang tinggal di wilayah terluar tidak tertinggal dalam pembangunan.
Perbatasan hingga IKN Jadi Perhatian
Harum menilai tantangan pertahanan dan keamanan Kaltim semakin strategis dengan keberadaan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sebagai kawasan penyangga ibu kota negara, Kaltim membutuhkan pengawasan wilayah yang kuat dan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk yang datang dari luar wilayah Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata pengamanan perbatasan. Harum juga menyoroti masih adanya kawasan blank spot atau wilayah yang belum terjangkau layanan komunikasi dan pemantauan secara memadai, terutama di perbatasan Kaltim–Kalimantan Utara dengan Malaysia.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Keterbatasan akses komunikasi dan infrastruktur dapat menyulitkan mobilitas masyarakat sekaligus menghambat efektivitas pengawasan wilayah.
Karena itu, pembangunan jalan dan peningkatan konektivitas kawasan perbatasan dinilai penting. Infrastruktur tidak hanya membuka akses ekonomi, tetapi juga mendukung kehadiran negara serta memperkuat pengawasan di kawasan strategis.
Harum menekankan, pembangunan tersebut harus melibatkan masyarakat setempat. Warga perbatasan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan stabilitas wilayah.
Karhutla Juga Bisa Berdampak Lintas Negara
Tantangan lain yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dampaknya tidak berhenti pada wilayah tempat kebakaran terjadi, tetapi dapat meluas hingga ke negara tetangga melalui kabut asap.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan, pemantauan, hingga penanganan di lapangan.
Harum berharap kehadiran dan peran Kogabwilhan II dapat semakin memperkuat koordinasi dengan Pemprov Kaltim dalam menghadapi berbagai persoalan kewilayahan tersebut.
Sinergi pertahanan dan pembangunan, menurutnya, harus berjalan beriringan.