Jalan ke Kubar Rusak Parah, Gubernur Kaltim Kembali Desak Pusat

Balikpapan – Jalan nasional menuju Kutai Barat (Kubar) kembali menjadi sorotan. Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) meminta pemerintah pusat segera turun tangan memperbaiki jalur yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut.
Keluhan itu disampaikan langsung Rudy kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/10/2026).
Rudy menyebut kerusakan jalan menuju Kubar sudah sangat parah. Ironisnya, ruas tersebut berstatus jalan nasional sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, seluruhnya jalan nasional. Sekarang rusaknya parah sekali,” kata Rudy.
Gubernur memahami tekanan terhadap keuangan negara akibat dinamika ekonomi global dan konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi perekonomian nasional serta ruang fiskal APBN. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat jalan yang sudah ada dibiarkan rusak.
Rudy bahkan tidak mempersoalkan jika pembangunan jalan baru harus ditunda.
“Tidak apa-apa kita tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak,” tegasnya.
Ia menyentil kondisi jalur menuju Kubar yang menurutnya sudah terlalu lama membutuhkan perhatian.
“Jangan sampai terjadi seperti di Kutai Barat. Sudah tidak dibangun jalan baru, yang lama juga tidak diperbaiki,” ujarnya.
Data Pemprov Kaltim menunjukkan, total jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer. Namun, berdasarkan data hingga semester II 2025, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 65,45 persen. Artinya, masih terdapat 34,55 persen ruas dalam kondisi tidak mantap.
Persoalan serupa juga disorot Rudy pada jalur Bontang–Kutai Timur hingga sebagian ruas Kutai Timur–Berau.
“Bontang–Kutai Timur jalannya sudah bukan retak buaya lagi, tapi sudah berlubang-lubang. Ini berpotensi besar menyebabkan kecelakaan,” katanya.
Kaltim Siap Keroyokan
Tak hanya mengeluhkan jalan berstatus nasional, Rudy juga menawarkan skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani jalan-jalan yang belum berstatus nasional.
Salah satunya jalur Sotek di Penajam Paser Utara (PPU) menuju Bongan di Kutai Barat. Ruas sepanjang sekitar 88 kilometer itu dinilai strategis karena dapat memangkas jarak perjalanan dari Kubar menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga ratusan kilometer.
Menurut Rudy, pola pembiayaan bersama bukan sesuatu yang baru bagi Kaltim. Skema serupa sudah diterapkan dalam penanganan jalur Kutai Barat–Mahakam Ulu, dengan pembiayaan yang dibagi antara APBD Kaltim dan APBN.
“Kalau jalannya baik, yang jauh-jauh akan terasa dekat. Tapi kalau jalannya rusak, jangankan yang jauh, yang dekat pun tak sampai-sampai,” kata Rudy, disambut candaan peserta konferensi.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar. Ia mengatakan pihaknya akan meminta jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) segera berkoordinasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah untuk mencari skema percepatan.
“Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kita akan tugaskan Balai Jalan (BBPJN) untuk melakukan kolaborasi percepatan pembangunan dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunannya,” kata Roy.
Ketika ditanya kapan percepatan itu bisa dilakukan, Roy memastikan pemerintah pusat akan mengupayakannya secepat mungkin.
“Nanti kita lihat secepat mungkin, sebisa kita lakukan percepatan,” ujarnya.
Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 digelar Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), yang tahun ini memasuki usia ke-51. Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal, Ketua Umum DPP HPJI Hedy Rahadian, Ketua DPD HPJI Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, pejabat IKN, serta anggota HPJI dari berbagai daerah di Indonesia.