Jalan Anggana-Muara Badak 30 Km Diminta Mulus, Harum: Kalau PHSS Tak Sanggup, Pemprov Turun Tangan
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menagih tanggung jawab perusahaan migas atas kondisi jalan pesisir Anggana-Muara Badak. Dari sekitar 30 kilometer (km) jalur yang dinilai vital bagi aktivitas warga dan distribusi logistik, ia meminta Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) ikut menyelesaikan pembangunannya.
Permintaan itu disampaikan Rudy saat menerima kunjungan kehormatan dan koordinasi kegiatan usaha hulu migas dari SKK Migas dan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Pendopo Lamin Etam, Rabu (23/9/2026).
Rudy bahkan menawarkan solusi jika PHSS belum memiliki anggaran untuk menangani ruas jalan tersebut.
“Tolong PHSS bantu selesaikan yang 30 kilometer Anggana-Muara Badak. Nanti sisanya kami yang selesaikan,” sindir Rudy.
Menurutnya, keberadaan perusahaan migas di kawasan konsesi tidak cukup hanya menghasilkan produksi. Aktivitas usaha yang berlangsung puluhan tahun harus meninggalkan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat, termasuk melalui infrastruktur jalan.
Ia menyoroti kondisi jalan yang menjadi jalur penting bagi masyarakat sekaligus pergerakan logistik dan energi. Saat kemarau, jalan berdebu hingga mengganggu jarak pandang. Ketika hujan, permukaan jalan berubah licin dan menyulitkan kendaraan melintas.
“Eksploitasi migas sudah puluhan, bahkan ratusan tahun. Tapi manfaat besarnya untuk masyarakat belum banyak dirasakan,” ujarnya.
Rudy mengatakan Pemprov Kaltim siap mengambil alih penanganan apabila PHSS belum mampu mengalokasikan anggaran. Namun, ada syarat yang harus dipatuhi setelah jalan diperbaiki.
“Kalau PHSS tidak sanggup atau belum ada anggarannya, biar kami yang rapikan. Tapi ada tapinya. Kita batasi, maksimal roda enam. Lebih dari itu kami palang,” katanya.
Pembatasan itu berkaitan dengan daya tahan jalan. Harum ingin jalur yang diperbaiki tidak kembali cepat rusak akibat dilintasi kendaraan dengan beban berat.
Dorongan agar perusahaan migas memberi dampak lebih besar kepada masyarakat juga datang dari Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Andy Purwana.
Andy menilai perusahaan yang beroperasi di sekitar konsesi memiliki tanggung jawab sosial yang tidak boleh berhenti pada aktivitas produksi.
“Bapak ibu punya usaha di sini. Tapi masyarakat tidak menikmati. Jalannya rusak seperti kata Pak Gubernur. Saya harap keluar dari sini sudah kebayang, jalan nanti harus seperti apa,” kata Andy.
Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi Haryanto Safri. Sejumlah pimpinan KKKS turut hadir, di antaranya Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PHSS, Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Searah Muara Bakau, Badak NGL, Pasir Petroleum Resources Limited, PT Benuo Taka Wailawi, PT Indo Sino Oil and Gas, serta Saka Indonesia Sesulu.
Dari Pemprov Kaltim, Harum didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Direktur Utama PT MMP, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.