Jamdatun Titip ‘Jimat’ ke Rudy Mas’ud, Direksi Perusda Jangan Asal Ambil Keputusan Bisnis
Samarinda, nusaetamnews.com : Salah mengambil keputusan bisnis, direksi perusahaan daerah (Perusda) bisa berhadapan dengan persoalan hukum pidana. Karena itu, kehati-hatian, kajian matang, dan dokumentasi menjadi benteng penting agar keputusan bisnis tidak berujung perkara hukum.
Pesan tersebut mengemuka dalam sosialisasi dan bedah buku Business Judgement Rule (BJR) yang menghadirkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Prof (HC) Dr R Narendra Jatna, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut buku setebal 258 halaman karya Narendra Jatna bersama Rudi Pradisetia Sudirdja itu sebagai ‘jimat’ yang wajib dipahami para pengambil keputusan di lingkungan perusahaan daerah.
Bukan tanpa alasan. BJR memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, bebas dari benturan kepentingan, serta demi kepentingan perusahaan.
“Ini jimat untuk mitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan bisnis perusda. Ilmu ini wajib diketahui pimpinan perusda, komisaris, pemegang saham, apalagi kepala daerah. Wajib tahu jimat ini. Caranya, baca buku BJR ini,” tegas Rudy.
Dia mengapresiasi Narendra Jatna yang dinilai berhasil mengulas prinsip BJR secara menyeluruh. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar direksi tidak ragu mengambil keputusan bisnis strategis, tetapi tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.
“Apresiasi luar biasa kepada Pak Jamdatun yang menulis secara kaffah, secara lengkap tentang BJR ini,” ujar Rudy.
Dalam pemaparannya, Narendra Jatna menjelaskan, BJR bukanlah perlindungan tanpa syarat bagi direksi. Perlindungan itu melekat apabila keputusan bisnis diambil secara jujur, hati-hati, didukung informasi yang cukup, tidak mengandung konflik kepentingan, dan ditujukan untuk kepentingan perusahaan.
Namun, ada satu ‘jimat’ lain yang tidak kalah penting: dokumentasi.
Menurut Narendra, dokumentasi merupakan pertahanan terbaik ketika suatu keputusan bisnis kelak dipersoalkan. Setiap proses pengambilan keputusan harus meninggalkan rekam jejak yang jelas, mulai dari latar belakang dan tujuan, dasar kewenangan, studi kelayakan, analisis risiko, pendapat hukum, notulensi rapat, deklarasi benturan kepentingan, hingga persetujuan dan pemantauan pelaksanaan keputusan.
“Keputusan yang baik harus meninggalkan jejak. Dokumentasi sejak awal,” tegasnya.
Narendra juga mengingatkan empat prinsip utama yang harus menjadi pegangan direksi perusda, yakni good faith, informed, no conflict, dan mitigation.
Pertama, good faith, memastikan keputusan benar-benar diambil demi kepentingan perusahaan. Kedua, informed, memastikan keputusan didukung informasi, kajian, dan analisis risiko yang memadai.
Ketiga, no conflict, memastikan tidak ada benturan kepentingan maupun keuntungan pribadi di balik keputusan bisnis. Keempat, mitigation, memastikan tersedia langkah untuk mencegah atau membatasi potensi kerugian.
Keempat prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa mengelola perusahaan daerah bukan sekadar mengejar keuntungan. Setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara bisnis maupun hukum.
Sosialisasi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Dr Chatarina Muliana, jajaran pimpinan perusahaan daerah, serta pejabat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim. Lee)