Interupsi Mahasiswa Warnai Kuliah Umum Wamen HAM di Unmul

Samarinda – Kuliah umum Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto di Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa (23/6/2026), berlangsung tidak mulus. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul tiba-tiba melakukan interupsi saat acara baru dimulai. Aksi itu pun langsung memicu ketegangan di dalam ruangan.

Kegiatan bertema Penguatan Kapasitas HAM dan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang digelar di Gor 27 September Unmul itu dihadiri sivitas akademika dan perwakilan Kementerian HAM.

Suasana mendadak berubah ketika sejumlah mahasiswa berdiri dan menyampaikan protes secara terbuka.
Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah dalam penegakan HAM, termasuk ruang kebebasan berpendapat yang dinilai semakin menyempit. Interupsi itu juga membawa sejumlah isu yang selama ini menjadi sorotan publik, mulai dari revisi UU HAM hingga persoalan lubang tambang di Kalimantan Timur yang telah menelan korban jiwa.

“Kami berbicara HAM, berbicara demokrasi. Tapi justru ruang penyampaian pendapat kami dibatasi. Lantas kepada siapa lagi kami percaya?” teriak salah seorang mahasiswa di tengah forum.
Wamen HAM Mugiyanto meminta peserta menghormati jalannya acara dan mengingatkan bahwa sesi dialog telah disiapkan setelah kuliah umum selesai.

“Ini sesi kuliah umum. Nanti ada sesi dialog. Saya harap kita saling menghormati,” ujarnya.

Permintaan tersebut tidak langsung meredakan situasi. Mahasiswa tetap melanjutkan penyampaian aspirasi mereka dan mempertanyakan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai.

Adu argumentasi sempat terjadi antara mahasiswa dengan pihak penyelenggara. Suasana di dalam ruangan memanas sebelum moderator mengambil alih jalannya forum dan meminta acara dilanjutkan secara tertib. Massa mahasiswa kemudian diarahkan keluar dari lokasi kegiatan.

Usai aksi, Presiden BEM KM Unmul Hiththan Hersya Putra menegaskan interupsi yang dilakukan merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah dan Kementerian HAM.

Menurutnya, masih banyak persoalan HAM yang belum memperoleh perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun di Kalimantan Timur.

“Banyak persoalan HAM yang belum selesai. Ini menjadi sinyal agar pemerintah tidak hanya berbicara di ruang-ruang seremonial, tetapi benar-benar menghadirkan penyelesaian yang konkret,” katanya.
Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi internal dan dipilih sebagai cara yang dianggap paling efektif untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah.
Insiden ini kembali memperlihatkan bahwa isu hak asasi manusia masih menjadi perhatian kuat di kalangan mahasiswa. Di tengah forum yang membahas penguatan HAM, perdebatan mengenai ruang kritik dan penyelesaian berbagai persoalan HAM justru menjadi bagian yang paling menyita perhatian.