DPRD Samarinda ‘Sentil’ Perumdam Tirta Kencana Soal Transparansi: Mana Laporan Keuangannya?
Samarinda, nusaetamnews.com : Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, blak-blakan menyuarakan kekecewaannya terhadap minimnya keterbukaan informasi dari Perumdam Tirta Kencana. Hingga saat ini, pihak legislatif mengaku masih “dikacangi” saat meminta dokumen krusial, termasuk laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP).
“Kami sudah berkali-kali minta data laporan keuangan yang sudah diaudit KAP, tapi sampai detik ini belum dipenuhi. Ini jadi tanda tanya besar, ada apa? Kenapa datanya sulit sekali diakses?” tegas Iswandi di Samarinda, Senin (5/5).
Hindari Asumsi dan Potensi Fitnah
Iswandi menekankan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Tanpa validasi data, DPRD khawatir pengawasan mereka hanya akan berujung pada asumsi liar yang berisiko memicu disinformasi.
“Kalau kerja nggak pakai data, jatuhnya bisa fitnah. Kita butuh data supaya bisa bicara jernih dan ambil keputusan yang on point,” tambahnya.
Akibat sulitnya akses data resmi, Komisi II terpaksa melakukan “investigasi” mandiri dengan mencari sumber informasi alternatif sebagai pembanding. Meski begitu, Iswandi menilai cara ini sangat tidak ideal. Menurutnya, fungsi verifikasi mendalam seharusnya menjadi porsi Inspektorat, bukan anggota dewan yang harus mencari-cari celah informasi secara sporadis.
Pertaruhan Citra Pemerintah
Lebih lanjut, Iswandi memperingatkan bahwa sikap tertutup dari OPD maupun BUMD bisa menjadi “bom waktu” bagi citra pemerintah di mata warga. Ia tak ingin masalah yang sama terus berulang tanpa ada penyelesaian konkret (temuan) hanya karena akses data yang terkunci.
“Jangan sampai masalah muncul terus, tapi nggak pernah ada solusinya karena data ditutup-tutupi. Ini yang bikin citra pemerintah buruk di mata publik,” kata Iswandi.
DPRD Sering Jadi ‘Samsat’ Kritik Netizen
Di era gempuran media sosial, Iswandi menyadari posisi DPRD sangat rentan disalahkan. Saat terjadi masalah pelayanan di daerah, netizen seringkali langsung menyerang fungsi pengawasan dan penganggaran dewan.
“Begitu ada trouble, publik pasti tanya: ‘DPRD kerjanya apa?’. Makanya, kami butuh kooperasi dan transparansi dari semua pihak supaya fungsi pengawasan dan legislasi kami berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.(ant/one)