Bulog Buka Ruang Tukar Beras Rusak, Akui Mutu Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Samarinda – Keluhan masyarakat mengenai kualitas beras Bulog yang ditemukan patah, menguning, hingga kurang layak konsumsi mendapat tanggapan langsung dari Perum Bulog. Perusahaan pelat merah itu mengakui persoalan mutu beras masih menjadi tantangan, sekaligus memastikan masyarakat berhak menukar beras yang diterima apabila tidak sesuai standar.
Respons tersebut menyusul sorotan yang sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat meninjau sejumlah daerah dan menerima keluhan warga terkait kualitas beras bantuan.
Kepala Perum Bulog Cabang Paser-Penajam Paser Utara, Muhammad Mukhlis, menjelaskan kualitas beras dipengaruhi banyak faktor, mulai dari mutu gabah yang diserap hingga keterbatasan fasilitas pascapanen, terutama alat pengering gabah milik petani maupun mitra penggilingan.
“Memang terkait kualitas menjadi salah satu perhatian kami. Gabah yang kami serap kualitasnya beragam, sementara infrastruktur mitra yang mengolah gabah menjadi beras juga masih terbatas,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, proses pengeringan menjadi tahapan penting yang menentukan kualitas beras. Karena itu, Bulog berharap ada dukungan pemerintah untuk menyediakan alat pengering modern agar gabah tidak cepat rusak dan menghasilkan beras dengan mutu yang lebih baik.
“Kami berharap ada dukungan alat pengering yang lebih modern sehingga gabah lebih cepat kering, penyimpanannya lebih baik, dan hasil berasnya juga lebih berkualitas,” katanya.
Mukhlis menegaskan masyarakat tidak perlu ragu melaporkan apabila menerima beras yang kondisinya tidak layak. Bulog, kata dia, siap mengganti beras yang kualitasnya tidak memenuhi standar.
“Pada dasarnya Bulog siap mengganti kalau ada beras yang kualitasnya kurang baik atau tidak sesuai,” tegasnya.
Di tengah evaluasi terhadap kualitas beras, Bulog juga terus menjalankan perannya sebagai penyerap hasil panen petani untuk mendukung program swasembada pangan di Kalimantan Timur. Hingga akhir Juni 2026, realisasi penyerapan gabah telah mencapai sekitar 59 persen dari target tahunan dengan nilai pembelian mencapai sekitar Rp85 miliar.
Mukhlis juga mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian agar target swasembada pangan tidak hanya menjadi wacana.
“Kalau ingin swasembada pangan terwujud, lahannya harus tetap dipertahankan dan tidak dialihfungsikan,” pungkasnya.