Bedah KUA-PPAS 2027: DPRD Samarinda Kawal APBD Rp3,3 Triliun Biar Beneran Pro-Rakyat!

SAMARINDA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mulai “nguliti” dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027. Tujuannya cuma satu: memastikan proyeksi APBD senilai Rp3,3 triliun disusun secara realistis dan hasilnya beneran berpihak ke masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan kalau saat ini pihak legislatif lagi sibuk ngelakuin analisis mendalam terhadap dokumen yang dikirim Pemkot Samarinda, sebelum nantinya masuk ke meja diskusi bareng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami sudah menerima dokumen KUA-PPAS dari Pemkot. Saat ini masih dalam tahap analisis internal untuk melihat berbagai asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut,” ujar Abdul Rohim di Samarinda, Rabu.

Kenaikan Tipis, Tetap Harus Efisien!

Jika dibandingkan dengan APBD TA 2026 yang sebesar Rp3,18 triliun, angka proyeksi APBD 2027 ini memang ngalamin kenaikan tipis—sekitar Rp100 miliar. Menurut Rohim, pertumbuhan ini terbilang terbatas karena ruang fiskal daerah memang masih ngadepin tantangan yang cukup lumayan.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2026, memang ada kenaikan tetapi tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar Rp100 miliar saja,” jelasnya.

Karena budget yang terbatas, Banggar mengingatkan Pemkot Samarinda buat nggak over-optimistic dalam menetapkan target pendapatan maupun belanja. Efisiensi dan ketepatan sasaran jadi kunci mutlak biar anggaran nggak terbuang sia-sia.

Fokus Pelayanan Publik & Infrastruktur Strategis

Meskipun ruang gerak anggaran agak ketat, DPRD Samarinda berkomitmen bakal terus mengawal pos-pos anggaran vital. Fokus utamanya meliputi:

• Pelayanan publik primer yang berkualitas dan makin mudah diakses.
• Proyek infrastruktur strategis kota yang berkelanjutan.
• Aspirasi masyarakat yang diserap langsung dari lapangan.

Setelah bedah dokumen secara internal ini beres, DPRD bakal langsung mengagendakan rapat kerja bareng TAPD Pemkot Samarinda. Pertemuan ini bakal melepaskan asumsi makro ekonomi, menyempurnakan rincian anggaran, sampai akhirnya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KUA-PPAS.

“Target kami bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan APBD 2027 benar-benar memberi dampak konkret bagi pembangunan kota. Setelah seluruh pembahasan detail selesai, baru akan dilakukan kesepakatan bersama TAPD,” tegas Abdul Rohim. (ant/one)