Subscribe

Percepat Ekosistem Pemerintahan Tahap II, Otorita IKN Tinjau Progres Kawasan Legislatif, Yudikatif, hingga Investasi Rp1,25 Triliun

3 minutes read

Nusantara, nusaetamnews.com : Pembangunan infrastruktur utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan November 2026, progres fisik rata-rata pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di Kawasan Lembaga Legislatif tercatat menyentuh 25,40 persen, sementara Kawasan Lembaga Yudikatif melaju lebih cepat di angka 32,83 persen.

Capaian tersebut terungkap saat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran turun langsung meninjau sejumlah titik proyek strategis di Nusantara pada Kamis (12/11/2026). Rangkaian peninjauan dimulai dari lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna di kawasan legislatif, berlanjut ke lokasi Gedung Mahkamah Agung di kawasan yudikatif, hingga menilik lokasi investasi swasta PT Star Bright International Investment dan infrastruktur pengendali air berupa kolam retensi.

Merujuk data konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pada Kawasan Lembaga Legislatif, pengerjaan fisik Gedung MPR RI telah mencapai 24,33 persen, diikuti Gedung DPD RI sebesar 22,75 persen. Sementara itu, proyek Gedung DPR I menyentuh 21,91 persen, DPR II sebesar 21,66 persen, Gedung Sidang Paripurna di angka 20,25 persen, serta infrastruktur jalan kawasan legislatif yang sudah menembus 41,49 persen.

Di sisi lain, konstruksi pada Kawasan Lembaga Yudikatif juga mencatatkan kemajuan signifikan. Pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen, disusul Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebesar 25,27 persen, dengan progres akses jalan kawasan yang sudah menyentuh 46,69 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar memastikan bahwa seluruh pengerjaan perkantoran lembaga tinggi negara tersebut masih berada di jalur yang tepat. Meski demikian, ia meminta seluruh pelaksana proyek untuk tetap memacu kecepatan dan menjaga ritme kerja agar target akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

Selain memantau proyek pemerintahan, Basuki turut mengecek lokasi pembangunan kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di zona KIPP 1B. Investor asal Tiongkok yang menanamkan modal senilai Rp1,25 triliun tersebut diketahui telah memulai tahapan konstruksi sejak Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Basuki memberikan arahan tegas agar pihak pengembang menjaga keseriusan mutu konstruksi serta standar desain bangunan sehingga mampu menjawab ekspektasi pasar.

Rombongan Otorita IKN kemudian menutup peninjauan di proyek kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung mencapai 243.000 meter kubik dengan progres fisik menyentuh sekitar 70 persen. Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat di angka 33,91 persen per 10 November 2026 dan dibidik menembus 56,62 persen pada penghujung tahun. Fasilitas ini merupakan wujud nyata penerapan konsep sponge city di Nusantara guna mengelola limpasan air hujan sekaligus menopang konservasi sumber daya air serta jaringan air minum.

Selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN terus memacu percepatan pembangunan Tahap II periode 2025–2029 untuk menuntaskan gedung perkantoran beserta infrastruktur pendukungnya demi melengkapi ekosistem trias politika—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—di ibu kota baru.(one)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *