Maladewa Pertegas Larangan Masuk Tanpa Syarat bagi Pemegang Paspor Israel dalam RUU Keimigrasian Baru
Turki, nusaetamnews.com : Sikap diplomatik tegas kembali ditunjukkan pemerintah Maladewa terkait konflik di Timur Tengah. Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, menegaskan bahwa negaranya akan memberlakukan larangan masuk dalam keadaan apa pun terhadap seluruh pemegang paspor Israel melalui rancangan undang-undang keimigrasian terbaru yang tengah disiapkan.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (9/11/2026), Muizzu menjelaskan bahwa rancangan regulasi anyar tersebut dirancang untuk menetapkan larangan masuk secara mutlak tanpa syarat bagi warga pemegang paspor Israel, terlepas dari bagaimana perkembangan situasi geopolitik di masa mendatang.
Kebijakan ini merupakan penguatan dari aturan sebelumnya yang sempat membatasi masa berlaku larangan hanya hingga Israel menghentikan tindakan genosida terhadap warga Palestina yang berlangsung sejak Oktober 2023. Melalui draf terbaru ini, klausul batasan waktu tersebut dihapus sepenuhnya sehingga pelarangan berlaku permanen tanpa pengecualian.
Muizzu menilai tindakan Israel terhadap rakyat Palestina merupakan bentuk genosida, sehingga mengizinkan pemegang paspor negara tersebut memasuki wilayah Maladewa merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun kebijakan negara.
Ia juga menegaskan kembali komitmen penuh Maladewa dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di berbagai panggung dunia. Pemerintah Maladewa secara konsisten menyuarakan pembelaan terhadap Palestina baik melalui forum-forum diplomatik internasional maupun jalur hukum global.
Sebagai catatan, Maladewa pertama kali memberlakukan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel pada April 2025 lalu, setelah Presiden Muizzu mengesahkan revisi Undang-Undang Keimigrasian yang telah disetujui parlemen sebagai wujud solidaritas atas operasi militer di Gaza. Hingga kini, Maladewa tetap teguh mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).(ant/one)