Kapolri Ungkap Peran Empat Perwira Tinggi Polri Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden hingga Mahasiswa
Jakarta, nusaetamnews.com : Perkembangan signifikan terungkap dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan bahwa tersangka berinisial Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga berperan sebagai pihak yang memerintahkan penyadapan secara ilegal serta menentukan target sasaran.
Menurut pemaparan Kapolri, perintah penyadapan tersebut diduga disampaikan Jenderal LSP secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri berinisial AS. Selain menggerakkan pelaksanaan operasi, Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user dari data sadapan tersebut.
Suyudi turut merinci keterlibatan tiga perwira tinggi lainnya dalam rantai komando penyadapan ilegal tersebut:
Tersangka berinisial SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga bertindak selaku Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan harian dan laporan analisis kepada Jenderal LSP.
Tersangka berikutnya berinisial EH, Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Mon periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan target tertentu dari SU atas perintah Jenderal LSP, lalu menyetujuinya via WhatsApp tanpa disertai surat permohonan resmi penyidik.
Sementara tersangka berinisial AS, Plt. Kabag Mon periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan instruksi Jenderal LSP kepada operator tanpa permohonan penyidik, memerintahkan surveillance kepada pihak berinisial TK, hingga menginstruksikan penghapusan data suara (voice), catatan log penyadapan, serta pembubaran grup WhatsApp untuk menghilangkan jejak.
Atas perbuatan para tersangka, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menjerat mereka dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terkait penghilangan data elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP baru mengenai akses ilegal dengan ancaman pidana 6 hingga 7 tahun penjara, serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP baru terkait penyertaan tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan. Suyudi memastikan seluruh penerapan pasal didasarkan pada pemenuhan alat bukti yang sah serta pertanggungjawaban hukum masing-masing tersangka.(ant/one)