Transformasi Ekonomi Kaltim Bukan hanya Minyak Goreng, tapi Keju

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) mulai bersiap meninggalkan ketergantungan terhadap batu bara dan minyak bumi. Daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang energi nasional itu kini dituntut membangun sumber ekonomi baru agar masa depannya tidak terus bergantung pada kekayaan alam yang terbatas.

Wakil Gubernur Kaltim Dr H Seno Aji menegaskan transformasi ekonomi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Salah satu target besarnya cukup ambisius. Dalam tiga tahun ke depan, minimal 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim diharapkan sudah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target tersebut disampaikan Seno Aji saat membuka Forum Konsultasi Daerah (FKD) Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 2045 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).
Menurut Seno, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara dan minyak bumi semakin berisiko bagi kondisi fiskal daerah. Terlebih, dana bagi hasil yang selama ini menjadi salah satu penopang keuangan Kaltim menghadapi persoalan penyaluran dari pemerintah pusat.
“Kondisi fiskal Kaltim dengan mengandalkan ekonomi ekstraktif ke depan kurang menguntungkan. Mengapa? Karena dana bagi hasil yang seharusnya sangat banyak, sekarang tertahan di pusat. Karena itu, Kaltim harus segera menyiapkan transformasi ekonomi baru,” tegasnya.
34 Persen Ekonomi Masih Bergantung pada Sektor Ekstraktif
Tantangan yang dihadapi Kaltim tidak kecil. Sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini masih didominasi sektor ekstraktif.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya menjamin kemandirian ekonomi daerah. Ketika penerimaan dari sektor ekstraktif melemah atau transfer pemerintah pusat terkendala, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan pun ikut tertekan.
Karena itu, Seno menilai Kaltim perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan menghasilkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Transformasi tersebut tidak cukup hanya dengan mengganti satu komoditas dengan komoditas lainnya. Pemerintah perlu mendorong tumbuhnya industri pengolahan, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta membuka peluang usaha baru yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Kita harapkan postur APBD kita ke depan sebagian besar sudah bersumber dari pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Peningkatan PAD menjadi salah satu kunci agar Kaltim memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan arah pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Sawit Tak Cukup Berhenti Jadi Minyak Goreng

Salah satu peluang yang disoroti Seno adalah pengembangan industri pengolahan atau hilirisasi, terutama dari komoditas yang selama ini sudah menjadi kekuatan ekonomi Kaltim.

Hilirisasi energi dan kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas basis ekonomi daerah. Pengembangan industri tersebut juga telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Bontang dan Balikpapan.

Namun, pemerintah tidak ingin pengembangan industri sawit berhenti pada produk setengah jadi atau minyak goreng. Potensi turunannya masih terbuka luas dan dapat menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya industri manufaktur yang lebih beragam.

“Beberapa pabrik minyak goreng sudah ada di Bontang dan Balikpapan. Kami ingin tidak berhenti di minyak goreng, karena banyak sekali turunan sawit ini, seperti keju, kosmetik dan lainnya,” ungkapnya.

Ke depan, pengembangan industri pengolahan juga diarahkan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.

Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak investasi dan pengembangan industri yang mampu mengolah potensi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

Dengan demikian, keuntungan ekonomi tidak hanya berasal dari penjualan bahan mentah, tetapi juga dari proses produksi, kegiatan industri, penyerapan tenaga kerja, hingga tumbuhnya usaha pendukung di sekitar kawasan industri.

Investasi Harus Membuka Lapangan Kerja
Transformasi ekonomi Kaltim juga membutuhkan keberanian membuka pintu bagi investasi baru.

Seno berharap semakin banyak pemilik modal berskala besar yang bersedia membangun pabrik dan mengembangkan kegiatan usahanya di Kaltim. Kehadiran investasi tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.
Namun, ukuran keberhasilan transformasi ekonomi bukan semata-mata besarnya investasi yang masuk. Manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya aktivitas usaha, dan berkurangnya angka kemiskinan.

“Dampak positif berikutnya adalah berkurangnya angka kemiskinan di Kaltim,” tambahnya.

Artinya, transformasi ekonomi harus mampu menghubungkan pertumbuhan industri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Warga lokal perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat, baik sebagai tenaga kerja terampil, pelaku usaha, maupun bagian dari rantai pasok industri.

Posisi strategis Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) turut menjadi peluang yang ingin dimanfaatkan pemerintah daerah.

Seno menegaskan, Kaltim perlu mempersiapkan diri menjadi superhub ekonomi IKN. Posisi tersebut diharapkan membuka ruang bagi pengembangan industri, perdagangan, jasa, logistik, serta berbagai aktivitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan kawasan ibu kota baru.
Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah provinsi, menurut Seno, harus memastikan masyarakat Kaltim memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Dengan begitu, warga lokal tidak hanya menjadi penonton ketika investasi dan pembangunan industri berkembang.

“Tentu saja, rencana ini harus selaras dengan program unggulan Gubernur dan Pemprov Kaltim. Salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Bagaimana anak-anak kita memiliki ilmu untuk mendukung program unggulan Pemprov Kaltim ini,” jelasnya.

Peningkatan kualitas SDM menjadi bagian penting agar manfaat transformasi ekonomi dapat dinikmati masyarakat secara luas, bukan hanya oleh pemilik modal.
Forum Konsultasi Daerah keempat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Bappeda Muhaimin, para bupati dan wali kota, pimpinan perusahaan daerah, akademisi, mahasiswa, serta mitra pembangunan lainnya.

Forum tersebut menjadi ruang untuk merumuskan arah dan strategi transformasi ekonomi Kaltim menuju 2045. Hasil akhirnya akan dituangkan dalam peraturan gubernur sebagai landasan pelaksanaan kebijakan.

Tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan kekayaan alam, melainkan memastikan kekayaan itu menjadi pijakan untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri. Sebab, masa depan daerah tidak cukup hanya ditopang oleh apa yang bisa dikeruk dari bumi, tetapi juga oleh kemampuan mengolah potensi, menarik investasi, dan meningkatkan kualitas manusianya.