Presiden Turun Tangan, Karhutla Kalimantan Tak Boleh Dianggap Sepele
SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan mulai mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penanganannya tak lagi sekadar menjadi urusan daerah, tetapi digerakkan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah hingga lembaga teknis.
Sabtu (22/8/2026), Presiden Prabowo datang langsung ke Kalimantan Barat untuk memberikan arahan penanganan karhutla secara serentak di Pulau Kalimantan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden di Kalimantan Barat. Sementara penanganan di wilayah lain didelegasikan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri.
Untuk Kalimantan Timur, Presiden menugaskan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi karhutla.
Pertemuan digelar di Base Ops Lanud Balikpapan. Sejumlah unsur ikut duduk bersama, mulai dari Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, TNI AL, TNI AU, BPBD, BMKG, Basarnas, Otorita IKN hingga BPBD Kaltim.
Fokusnya jelas: bagaimana mencegah api meluas di tengah ancaman kekeringan yang dipicu El Nino.
Paparan mengenai kondisi dan kesiapan penanganan disampaikan Stamet BMKG Balikpapan, OMC BMKG, BPBD, Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kaltim.
Jenderal Tandyo meminta seluruh unsur tidak bekerja sendiri-sendiri. Penanganan harus dipercepat, kesiapan personel diperkuat dan koordinasi lintas sektor dipastikan berjalan sampai tingkat lapangan.
Pesannya sederhana: jangan menunggu api membesar baru bergerak.
Kewaspadaan Kaltim sendiri sudah ditingkatkan. Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/4477/BPBD-II tentang Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan serta Karhutla di seluruh kabupaten/kota.
Surat edaran tertanggal 18 Agustus 2026 itu meminta bupati dan wali kota memperkuat koordinasi, pemantauan hingga pengecekan langsung wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun karhutla.
Rudy juga meminta daerah memetakan titik-titik rawan serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Lakukan analisis dan identifikasi potensi wilayah terdampak kebakaran. Berikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat melalui para kepala desa, kepala kampung, dan kepala dusun di masing-masing wilayah kabupaten/kota agar tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, serta segera melakukan pemadaman jika ditemukan titik api,” tegas Rudy.
Persoalan karhutla bukan sekadar soal api. Jika terlambat ditangani, dampaknya bisa merembet ke kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga lingkungan.
Karena itu, status siaga bencana hidrometeorologi yang saat ini diberlakukan di Kaltim menjadi alarm agar seluruh daerah memperkuat pencegahan.
Presiden sudah turun tangan. Kini tantangannya ada di lapangan, memastikan instruksi tidak berhenti di ruang rapat, tetapi benar-benar bergerak cepat ketika titik api muncul.