Kondusif Bukan Berarti Selesai

Suasana di Kutai Kartanegara (Kukar) kini perlahan kembali tenang. Aktivitas warga mulai berjalan normal, dan dinamika sosial yang sempat memanas pasca-peristiwa terkait sektor pertambangan belakangan ini telah berangsur kondusif. Kita tentu menyambut baik redanya ketegangan ini. Namun, redaksi mengingatkan satu hal krusial: kondusif tidak boleh ditafsirkan sebagai tanda bahwa masalah telah sepenuhnya usai.

Ketenangan yang tercipta hari ini jangan sampai menjadi bentuk “amnesia kolektif”. Peristiwa yang terjadi di Kukar bukanlah sekadar insiden terisolasi, melainkan sinyal peringatan keras bagi tata kelola industri ekstraktif di daerah kita. Kerugian sosial, konflik antarkelompok, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah harga mahal yang seharusnya tidak perlu dibayar oleh warga Kukar.

Agar peristiwa serupa tidak menjadi siklus yang berulang di masa depan, ada tiga langkah mendasar yang wajib diambil oleh para pemangku kepentingan:

• Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Ketegasan hukum adalah fondasi utama. Seluruh proses perizinan, batas wilayah operasional, hingga pemenuhan kewajiban pascamenangani tambang harus diawasi secara ketat dan transparan. Celah pelanggaran tidak boleh lagi dimaklumi atas nama dorongan ekonomi semata.
• Evaluasi Tata Kelola dan Pengawasan: Pemerintah daerah bersama kementerian terkait perlu melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan dan dampak operasional pertambangan di wilayah Kukar. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat formalitas di atas kertas, melainkan harus hadir secara riil di lapangan.
• Dialog Inklusif dan Perlindungan Hak Warga: Masyarakat lokal tidak boleh hanya dijadikan penonton atau korban dari ekspansi industri. Hak-hak warga atas lingkungan yang aman, mata pencaharian yang berkelanjutan, serta ruang hidup yang layak harus berada di posisi teratas dalam setiap pengambil keputusan.

Suasana kondusif hari ini adalah modal berharga, namun sifatnya sementara jika akar persoalan tidak diselesaikan hingga tuntas. Menjaga Kukar tetap aman dan harmonis membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri.

Satu hal yang harus dipegang bersama: peristiwa ini adalah yang terakhir, dan tidak boleh terulang kembali di masa depan. (setia wirawan)