Rencana Kenaikan DHE SDA Jadi 50 Persen, GAPKI Ingatkan Dampak Terhadap Likuiditas Industri Sawit

Balikpapan, nusaetamnews.com : Rencana pemerintah memperkuat kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi 50 persen memicu sorotan dari pelaku usaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi likuiditas dan karakteristik industri kelapa sawit secara matang.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Dr. Yustinus Lambang Setyo Putro, menekankan pentingnya efektivitas dan konsistensi regulasi yang sudah ada. Menurutnya, tata kelola ekspor sawit selama ini sudah diawasi ketat oleh Bank Indonesia, Bea Cukai, Kemenkeu, hingga Pemda, sehingga pengawasan di lapangan jauh lebih krusial dibanding sekadar menambah beban persentase.

Yustinus menyoroti dua perubahan utama, yaitu kenaikan kewajiban penempatan DHE SDA dari 30 persen menjadi 50 persen serta aturan wajib di perbankan nasional selama 12 bulan. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan arus kas perusahaan, mengingat industri sawit membutuhkan modal kerja besar dengan margin keuntungan yang relatif tipis, sekitar 10–15 persen. Penahanan dana ini berisiko memaksa pengusaha mengambil pinjaman tambahan yang justru menambah beban biaya bunga dan produksi.

Kondisi tersebut makin berat karena eksportir sawit per Juli 2026 sudah dibebani berbagai kewajiban lain, seperti Bea Keluar (USD 148/ton), Pungutan Ekspor (USD 125,11/ton), kewajiban DMO/DPO, hingga PPh Badan sebesar 22 persen. Meski demikian, fundamental ekspor sawit masih tergolong kuat, di mana volume ekspor 2025 tumbuh 9,5 persen mencapai 32,3 juta ton.

Memasuki 2026, meski volume ekspor diproyeksikan sedikit menyesuaikan akibat implementasi kebijakan B50, harga CPO diperkirakan tetap berada di tren positif pada kisaran USD 1.050–1.125 per ton. GAPKI pun berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog agar regulasi baru tidak menggerus daya saing industri sawit nasional. (ant/one)