Layanan BPJS Tetap Jalan, Pemkot Samarinda Ambil Alih Pembiayaan 51 Ribu Peserta JKN
Samarinda, infosatu.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan normal meski pembiayaan puluhan ribu peserta kini beralih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Kota Samarinda.
Kepala Dinkes Samarinda Ismed Kusasih mengatakan pemkot telah menerima jawaban resmi dari Pemprov Kaltim terkait pengembalian pembiayaan peserta JKN kepada pemerintah kabupaten dan kota. Saat ini, pemerintah tengah menyusun mekanisme pengalihan agar proses administrasi tidak berdampak pada pelayanan di fasilitas kesehatan.
“Jadi saat ini kita sedang susun mekanisme pembayarannya,” kata Ismed, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, penanganan pengalihan pembiayaan dilakukan secara terpadu. Dinas Sosial akan menangani aspek pembiayaan dan validasi data peserta, sementara Dinkes memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan tanpa kendala.
“Nanti ada satu tim yang akan mengambil berbagai kebijakan terhadap redistribusi itu. Tapi yang jelas kita siap,” ujarnya.
Ismed menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir. Seluruh peserta JKN tetap bisa mengakses layanan kesehatan meski status pembiayaannya masih dalam tahap penyesuaian.
“Ketika mereka mengembalikan di tanggal 1 Agustus, kita pastikan pelayanan tetap akan kita berikan seperti pada saat mereka tetap memegang kartu BPJS,” tegasnya.
Dinkes Samarinda juga telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan melalui tim satuan tugas (satgas) untuk menyusun mekanisme pembiayaan setelah redistribusi resmi diberlakukan.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan jumlah peserta JKN yang kini menjadi tanggungan pemkot bertambah dari perkiraan awal 49 ribu menjadi sekitar 51 ribu jiwa setelah dilakukan pembaruan data.
Untuk menjamin kepesertaan tersebut, Pemkot Samarinda harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp22 miliar setiap tahun.
“Kami telah melakukan pembicaraan dengan BPJS dan unsur pemerintah. Dengan pengembalian pembiayaan itu, kami harus menyiapkan anggaran kurang lebih Rp22 miliar setiap tahun. Ini yang harus kita tanggung karena provinsi sudah mengembalikan pembiayaannya kepada pemerintah kota,” kata Andi.
Meski harus menanggung tambahan beban anggaran di tengah kebijakan efisiensi fiskal, Andi menegaskan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terputus. Itu yang menjadi prioritas pemerintah kota,” pungkasnya.