35 Persen Utang Samarinda Terbayar, Ruang Fiskal Diprioritaskan untuk Lunasi Kewajiban
SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memilih menggunakan ruang fiskal yang terbatas untuk satu prioritas utama, membayar utang daerah.
Hingga akhir triwulan II 2026, sekitar 35 persen kewajiban keuangan Pemkot Samarinda telah dibayarkan secara bertahap. Pembayaran tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga kesehatan fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan penyelesaian utang merupakan salah satu fokus yang ditekankan Wali Kota Samarinda.
“Fokusnya memang pembayaran utang. Sampai Juni kemarin sekitar 35 persen utang sudah terbayarkan,” ujarnya di Samarinda, Jumat (30/7/2026).
Pembayaran tidak dilakukan sekaligus. Sejumlah kewajiban dengan nilai besar harus diselesaikan melalui skema pembayaran bertahap. Meski demikian, Neneng memastikan nominal kewajiban Pemkot Samarinda terus menyusut.
“Ada beberapa kewajiban yang nilainya cukup besar sehingga pembayarannya dilakukan secara mencicil. Tetapi semuanya terus berkurang,” katanya.
Di tengah upaya mengurangi beban utang, Pemkot Samarinda tidak menghentikan agenda pembangunan. Sejumlah program prioritas, terutama pekerjaan perencanaan untuk pembangunan 2027, tetap berjalan.
Bahkan, beberapa pekerjaan sudah memasuki tahapan pelaksanaan meski pembayaran kepada penyedia baru akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Perencanaannya sudah berjalan. Insyaallah pembayaran untuk beberapa pekerjaan akan mulai dilakukan pada Agustus ini,” jelas Neneng.
Efisiensi anggaran juga tidak membuat aktivitas OPD terhenti. Menurut Neneng, organisasi perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan program sesuai jadwal.
Ia mengakui belum mengingat angka pasti serapan anggaran secara keseluruhan. Namun, dari sisi pelaksanaan kegiatan, tidak ada OPD yang mengalami hambatan berarti.
Kuncinya adalah kolaborasi.
Tidak semua kegiatan pemerintahan harus mengandalkan anggaran besar. Sejumlah agenda seperti sosialisasi, pembinaan masyarakat, hingga koordinasi antarlembaga tetap bisa dijalankan melalui kerja sama lintas sektor.
“Rata-rata OPD tetap bekerja sesuai jadwal. Tidak semua kegiatan harus menggunakan anggaran. Banyak program yang tetap berjalan melalui kolaborasi, seperti sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan kondisi fiskal yang masih ketat, Pemkot Samarinda kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: mengurangi beban kewajiban lama dan memastikan pembangunan baru tetap bergerak.
Pemkot berupaya menjaga pelayanan publik tidak ikut terdampak efisiensi, sembari memperkecil utang daerah dan mematangkan program pembangunan untuk 2027.
Bagi Pemkot Samarinda, efisiensi bukan berarti menghentikan roda pemerintahan. Anggaran diperketat, utang dibayar, pelayanan tetap jalan, dan pembangunan disiapkan untuk tetap bergerak.