Kepala Daerah di Kaltim Kompak akan Tagih TKD ke Pusat

SAMARINDA – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah membuat pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) harus bergerak bersama. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memastikan dirinya akan memimpin langsung para bupati dan wali kota untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
Konsolidasi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Rakor tersebut menjadi forum bagi Gubernur Rudy Mas’ud untuk mendengar langsung kondisi keuangan 10 kabupaten dan kota setelah kebijakan pengurangan TKD berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.
Bukan hanya ruang fiskal yang menyempit. Penurunan TKD ikut mengubah postur APBD dan membuat persentase belanja pegawai semakin besar. Di saat yang sama, sejumlah daerah masih menghadapi persoalan dana kurang salur yang belum diselesaikan pemerintah pusat.
Rudy menilai persoalan tersebut tidak bisa diperjuangkan sendiri-sendiri. Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota harus berada dalam satu barisan karena memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kemampuan daerah membiayai pembangunan.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegas Rudy.
Karena itu, Rudy akan mengajak seluruh kepala daerah Kaltim menemui pemerintah pusat, terutama Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto, untuk meminta kejelasan sekaligus solusi terkait TKD dan dana kurang salur.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk konfrontasi, melainkan upaya menyampaikan aspirasi daerah secara langsung dengan cara yang santun dan sesuai aturan.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Bagi Kaltim sebagai daerah penghasil migas dan batu bara, kebijakan transfer yang lebih proporsional dinilai penting agar pembangunan tidak tersendat akibat keterbatasan fiskal.
Rudy ingin pemerintah pusat melihat persoalan TKD bukan hanya dari sisi angka dalam APBN, tetapi juga dampaknya terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal kita membangun Kalimantan Timur,” tegasnya.
Menurutnya, jika persoalan dana kurang salur dan TKD dapat segera diselesaikan, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.
Ujungnya, kata Rudy, bukan sekadar soal tambahan anggaran dalam APBD. Perjuangan tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya kembali kepada masyarakat Kaltim.
Rakor dihadiri para kepala daerah se-Kaltim. Hanya Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak dihadiri langsung bupatinya dan diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten PPU.