Wagub Seno: Jangan Sampai Sekolah Negeri Mematikan Sekolah Swasta

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menaruh perhatian serius terhadap perkembangan sekolah swasta di tengah rencana dan kebutuhan penambahan sekolah negeri. Jangan sampai ekspansi sekolah negeri justru membuat sekolah swasta kehilangan murid dan kesulitan berkembang.
Persoalan itu mengemuka saat Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerima pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kaltim di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan, mulai dari sistem penerimaan peserta didik baru hingga kesejahteraan guru.
Seno menegaskan, Pemprov Kaltim tidak ingin kebijakan pendidikan hanya berorientasi pada penguatan sekolah negeri. Sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda Kaltim.
“Pemprov Kaltim menerima aspirasi yang disampaikan MKKS SMK swasta, termasuk terkait sistem penerimaan siswa baru dan pengembangan kesejahteraan guru,” kata Seno.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu fondasi utama untuk menyiapkan generasi emas Kaltim. Karena itu, seluruh persoalan yang disampaikan sekolah swasta akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Salah satu yang perlu dikaji adalah rencana pembentukan sekolah negeri baru, khususnya SMA dan SMK. Pemprov harus menghitung dampaknya terhadap keberlangsungan sekolah swasta yang sudah lebih dulu hadir dan melayani masyarakat.
“Pemprov tidak ingin sekolah swasta terdampak karena banyaknya sekolah negeri. Harus ada kebijakan tersendiri agar sekolah swasta tetap aktif dan berkembang,” tegasnya.
Seno bahkan meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim tidak hanya mengandalkan laporan administratif. Kondisi sekolah negeri dan swasta harus dilihat langsung di lapangan.
Ia meminta para kepala bidang di Disdikbud Kaltim turun ke daerah untuk memetakan sekolah mana yang berkembang dan mana yang membutuhkan intervensi pemerintah.
“Yang mana harus dibantu dan mana yang sudah maju,” ujarnya.
Bagi Seno, sekolah swasta yang tertinggal tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan dukungan agar kualitas pendidikan bisa tumbuh secara merata.
Sebab, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan memperkuat sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus diberi ruang untuk tumbuh dan bersaing secara sehat.
“Harapannya, sekolah swasta dan negeri bisa duduk berdampingan. Semua bisa sukses dalam mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan MKKS SMK swasta dari sejumlah daerah, di antaranya Kukar, Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Paser.