110 Pejabat Pemprov Kaltim Bergeser, Rudy Mas’ud Perkuat Sistem Merit di Birokrasi
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali merombak jajaran birokrasi. Sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/6/2026).
Rotasi itu mencakup 9 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 45 pejabat administrator, 37 pejabat pengawas, serta 19 pejabat fungsional.
Menurut Rudy, pergeseran jabatan bukan sekadar mutasi rutin. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus memperkuat sistem merit dan manajemen talenta agar birokrasi di Kaltim semakin profesional.
“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi untuk melayani masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy.
Ia memastikan setiap pejabat ditempatkan berdasarkan kompetensi, rekam jejak kinerja, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi. Dengan pola manajemen talenta, peluang pengembangan karier ASN diharapkan berlangsung lebih objektif, transparan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, sistem tersebut akan melahirkan pemimpin yang tepat di posisi yang tepat atau the right person in the right place.
Sejumlah pejabat eselon II yang bergeser adalah Puguh Harjanto menjadi Staf Ahli Bidang III, Aji Muhammad Fitra Firnanda sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Muhammad Faisal dipercaya memimpin Dinas Pariwisata, Ririn Sari Dewi menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arief Murdiyanto sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Siti Sugiyanti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Syarifah Alawiyah memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ahmad Jais menjadi Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo, serta Mazniati sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanujoso Djatiwibowo.
Mutasi yang dilakukan belum sepenuhnya mengisi kekosongan jabatan eselon II yang masih banyak diisi pelaksana tugas (Plt). Pasalnya, setelah pelantikan ini masih banyak kursi eselon II yang belum diisi pejabat definitif.
Kursi kosong kepala OPD Pemprov Kaltim antara lain masih ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Bahkan dengan pelantikan ini, justru bertambah lagi kursi definitif yang kosong. Salah satunya kursi kepala Dinas PUPR Pera yang ditinggalkan Aji Muhammad Fitra Firnanda yang mendapat amanah baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra. Kursi kosong lainnya adalah kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pejabat sebelumnya, Siti Sugiyanti dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dinas ini ditinggalkan Puguh Harjanto yang dirotasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang III.
Rudy juga memberi perhatian khusus kepada empat pejabat fungsional ahli utama yang pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan jenjang profesional tertinggi sehingga dituntut mampu melahirkan gagasan, rekomendasi, hingga inovasi yang berdampak bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Sementara itu, kepada para tenaga kesehatan dan pejabat fungsional lainnya, Rudy meminta mereka terus menjaga profesionalisme. Dokter diharapkan meningkatkan mutu layanan kesehatan, sedangkan pranata komputer, arsiparis, dan pustakawan memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital serta tata kelola pemerintahan.
Di akhir arahannya, Rudy mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada rotasi jabatan. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kalimantan Timur.
“Muara dari penguatan sistem merit dan manajemen talenta adalah meningkatkan kinerja pemerintahan, mewujudkan visi misi kepala daerah, dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.