Gara-Gara Kuota Produksi Dipangkas, Pemkab Kutim Siap Geruduk Kementerian ESDM
Sangatta, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, bergerak cepat menyiapkan skenario darurat demi mengantisipasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor batu bara. Langkah preventif ini diambil menyusul adanya wacana pembatasan produksi komoditas fosil tersebut.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa sebagai salah satu lumbung batu bara nasional, kebijakan pembatasan produksi ini bakal membawa efek domino yang serius bagi stabilitas daerah.
“Wacana kebijakan ini berpotensi memicu dampak ekonomi hingga sosial yang signifikan, terutama pada sektor ketenagakerjaan,” ujar Ardiansyah di Sangatta, Sabtu (20/6/2026).
Untuk meredam guncangan tersebut, Pemkab Kutim langsung mengeksekusi dua strategi utama:
1. Pivot Skill Pekerja Tambang
Skenario pertama adalah memaksimalkan program reskilling dan upskilling bagi para pekerja tambang. Pemkab Kutim menggandeng perusahaan-perusahaan lokal untuk menggelar pelatihan kecakapan hidup (life skills) yang relevan dengan potensi wilayah, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga manajemen UMKM.
Ardiansyah mengapresiasi langkah konkret PT Pamapersada Nusantara (PAMA), salah satu kontraktor tambang raksasa, yang baru saja menggelar pelatihan serupa bagi pekerjanya di Kecamatan Bengalon.
“Program penguatan kapasitas seperti ini tentu menjadi salah satu solusi konkret agar tenaga kerja bisa terserap kembali di bidang-bidang lain di luar sektor pertambangan murni,” tambahnya, sembari mendesak korporasi lain di Kutim untuk segera mengambil langkah serupa.
2. Diplomasi Kuota ke Kementerian ESDM
Skenario kedua adalah jalur diplomasi kebijakan. Pemkab Kutim telah mengagendakan pertemuan khusus dengan Kementerian ESDM untuk menguji ulang implikasi pembatasan produksi terhadap daerah penghasil.
Agenda krusial ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, yang dijadwalkan ulang pada pekan depan setelah sempat tertunda dari jadwal semula pada Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, tim daerah Kutim siap menyodorkan data komprehensif terkait ancaman nyata dari pemotongan kuota produksi, mulai dari melambatnya perputaran ekonomi lokal, lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga potensi gesekan sosial di masyarakat.
Mengapa ini penting? Pembatasan batu bara adalah bagian dari transisi energi global. Namun bagi daerah seperti Kutim, tanpa transisi ekonomi yang matang bagi para pekerjanya, kebijakan hijau ini bisa berubah menjadi krisis ketenagakerjaan yang nyata. (ant/one)