Pangkas Hambatan Struktural, Pemkot Samarinda Gelar Musrenbang Inklusif Demi Dengar Langsung “Suara” Kelompok Rentan
Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, membuat terobosan penting dalam sistem perencanaan kotanya. Guna memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemkot Samarinda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027 yang khusus melibatkan kelompok rentan dan marginal.
Langkah ini diambil sebagai aksi nyata untuk meruntuhkan tembok birokrasi dan hambatan struktural yang selama ini sering kali membuat suara masyarakat bawah tenggelam.
“Kelompok rentan merupakan persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Mengidentifikasi dan melindungi mereka menjadi fokus utama agar kesetaraan serta pemenuhan hak-hak masyarakat dapat terwujud,” tegas Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, di Samarinda, Senin (15/6).
Sediakan Ruang Nyaman Tanpa Sekat Birokrasi
Saefuddin tidak menampik bahwa di lapangan, kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan berlapis—mulai dari minimnya fasilitas ramah disabilitas di ruang publik, kesenjangan ekonomi, hingga terbatasnya akses dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, Musrenbang Tematik atau Musrenbang Inklusif ini didesain sebagai ruang yang aman, nyaman, dan responsif.
“Melalui forum ini, kelompok rentan diberikan ruang yang lebih nyaman dan responsif. Mereka bisa menyampaikan gagasan serta prioritas pembangunan yang benar-benar mereka butuhkan,” ucap Saefuddin tanpa sekat birokrasi yang kaku.
Rapor Hijau BPS dan 3 Strategi Kikis Kemiskinan
Di sela-sela forum tersebut, Saefuddin juga membeberkan performa impresif Kota Samarinda berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 yang sukses mencatatkan rapor hijau pada aspek kesejahteraan:
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG): Berada di angka 0,384 (kesenjangan pria dan wanita semakin mengecil).
- Gini Ratio: Tercatat rendah di angka 0,308 (pemerataan pendapatan tergolong cukup baik).
- Angka Kemiskinan: Berhasil ditekan hingga menyusut ke level 3,45 persen.
Meski angka-angka ini memuaskan, Pemkot Samarinda enggan menutup mata dan terlena. Untuk mengikis habis kantong kemiskinan dan kesenjangan, pemerintah kota konsisten mengunci tiga strategi utama:
- Dongkrak Pendapatan: Membuka lapangan kerja baru secara masif dan menyuburkan iklim usaha mikro (UMKM).
- Pangkas Beban Pengeluaran: Menyalurkan bantuan sosial serta jaminan sosial yang ketat dan tepat sasaran.
- Babat Kantong Kemiskinan: Menjalankan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta menata kawasan kumuh kota.
Secara operasional di lapangan, komitmen inklusif ini diwujudkan lewat pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, penguatan sekolah inklusif lewat UPTD Pusat Layanan Disabilitas, serta jaminan perlindungan sosial bagi anak terlantar dan lansia. Saefuddin menegaskan, tidak boleh ada satu pun warga Samarinda yang tertinggal dari gerbong pembangunan kota. (ant/one)