MBG Jadi Harapan Baru Saat Ekonomi Melambat dan Ancaman PHK Mengintai

SAMARINDA – Perlambatan ekonomi mulai terasa di Samarinda. Keluhan pedagang mengenai menurunnya daya beli masyarakat hingga bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan menjadi sinyal bahwa daerah ini sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan.

Di tengah situasi tersebut, Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dapat menjadi salah satu peluang ekonomi baru yang mampu menggerakkan sektor usaha lokal.
Menurut Helmi, sejumlah pelaku usaha dan pedagang pasar mulai mengeluhkan lesunya aktivitas perdagangan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian industri pertambangan akibat melemahnya harga batu bara di pasar global.
“Kita berharap perekonomian Samarinda bisa kembali berjalan seperti biasa. Kita juga mengharapkan pelaku usaha bisa menyesuaikan kondisi yang ada saat ini,” kata Helmi, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian agar tetap bertahan, salah satunya dengan mengatur jumlah pasokan barang sesuai kebutuhan pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha di tengah penurunan daya beli masyarakat.
Namun di balik tantangan tersebut, Helmi melihat hadirnya Program MBG sebagai peluang yang tidak boleh dilewatkan. Program nasional itu membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan puluhan dapur yang akan beroperasi di Samarinda.
Kebutuhan tersebut diyakini dapat menciptakan pasar baru bagi petani, pedagang, distributor hingga pelaku UMKM lokal yang mampu menjadi bagian dari rantai pasok program.
“Kita berharap Program MBG ini bisa membantu para pemasok dan pedagang lokal. Kebutuhannya besar dan tentu membutuhkan suplai yang berkelanjutan,” ujarnya.
Agar manfaat ekonomi program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, Helmi meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin terlibat sebagai pemasok. Menurutnya, proses perizinan dan birokrasi yang berbelit hanya akan menghambat peluang usaha yang sebenarnya dapat membantu menggerakkan ekonomi daerah.
Selain persoalan perdagangan, DPRD juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap isu PHK di sektor pertambangan. Helmi menegaskan perusahaan wajib mematuhi seluruh aturan ketenagakerjaan jika harus melakukan pengurangan tenaga kerja.
“Kalau memang ada langkah PHK tentu harus sesuai aturan dari Dinas Ketenagakerjaan. Tidak boleh dilakukan secara sepihak,” tegasnya.
Meski memahami tekanan yang dihadapi dunia usaha, ia menekankan perlindungan terhadap hak pekerja tetap harus menjadi prioritas. Di sisi lain, para pekerja juga diminta mulai mempersiapkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha alternatif sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Helmi menambahkan tantangan ekonomi saat ini bukan hanya soal menjaga dunia usaha tetap bertahan, tetapi juga memastikan hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru. Program MBG dinilai bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat jika mampu melibatkan pelaku usaha lokal secara luas dan berkelanjutan.