Diminta Mundur dari Gubernur, Rudy Dukung Hak Angket Pakai Tapi

SAMARINDA — Suasana panas mewarnai aksi damai Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 21 Mei 2026. Adu argumen antara massa aksi dengan Gubernur Rudy Mas’ud pecah saat pembahasan bergulir ke isu hak angket DPRD hingga tuntutan pengunduran diri gubernur.
Forum yang awalnya berlangsung tertib mendadak memanas ketika perwakilan massa mempertanyakan sikap Rudy terhadap dorongan hak angket di DPRD Kaltim. Massa menilai gubernur belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap proses politik tersebut.
Menjawab tekanan itu, Rudy menyatakan tidak pernah menghalangi hak angket. Namun ia menegaskan semua harus berjalan sesuai mekanisme hukum dan tata tertib DPRD.
“Silakan hak angket dijalankan. Tapi ada proses dan mekanismenya,” tegas Rudy di hadapan peserta aksi di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.
Rudy kemudian menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dari fungsi pengawasan itulah lahir hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
Namun penjelasan Rudy justru memantik reaksi keras massa ketika ia mengibaratkan proses hak angket seperti penanganan medis.
“Jangan orang sesak napas langsung dibedah jantung. Ada tahapannya,” ucap Rudy.
Kalimat itu langsung menyulut ketegangan di dalam ruangan. Sejumlah peserta aksi menilai gaya komunikasi gubernur terkesan meremehkan tuntutan masyarakat dan terlalu defensif menghadapi kritik publik.
“Bapak jangan terlalu arogan, Pak,” seru salah seorang peserta aksi.
Rudy tak tinggal diam. Ia langsung membalas tudingan tersebut dan menegaskan dirinya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan massa.
“Bukan saya arogan. Anda tanya, saya jawab,” balasnya dengan nada tegas.
Dalam aksi itu, massa membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak Rudy Mas’ud mundur dari jabatan gubernur. Kedua, meminta Rudy selaku Ketua Partai Golongan Karya Kaltim memerintahkan Fraksi Golkar DPRD mendukung hak angket.
“Kami meminta Pak Rudy Mas’ud menginstruksikan Fraksi Golkar mendukung hak angket,” ujar salah satu orator.
Massa juga menyinggung adanya pakta integritas yang sebelumnya telah diteken sejumlah fraksi DPRD terkait dukungan terhadap hak angket. Namun belakangan, sikap politik itu berubah dan bergeser menjadi hak interpelasi dalam sidang paripurna.
“Enam fraksi sudah setuju. Tinggal partai yang Bapak pimpin,” sindir koordinator aksi.
Ketegangan dalam forum itu memperlihatkan meningkatnya tekanan politik terhadap Rudy Mas’ud di tengah polemik hubungan eksekutif dan legislatif di Kaltim. Hak angket yang awalnya hanya menjadi wacana politik kini berubah menjadi isu panas yang mulai memicu gelombang tekanan terbuka di ruang publik.