Tragedi Sepatu Sempit Siswa SMKN 4 Samarinda, DPRD: “Alarm Keras, Bansos Kita Salah Sasaran!”
Samarinda, nusaetamnews.com : Kasus meninggalnya seorang siswa SMKN 4 Samarinda akibat infeksi luka dari sepatu yang kekecilan memicu reaksi keras dari parlemen. DPRD Kota Samarinda menegaskan kejadian ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan bukti nyata bobroknya sistem pendataan bantuan sosial (bansos) di Kota Tepian.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mendesak pemerintah untuk berhenti bersikap reaktif dan segera melakukan audit total terhadap data kemiskinan agar tidak ada lagi warga yang “terlupakan”.
“Kami minta Dinas Sosial segera perbaiki dan validasi data penerima bantuan. Jangan sampai ada celah lagi. Distribusi bantuan harus real tepat sasaran untuk mereka yang paling butuh,” tegas Ismail di Samarinda, Senin (4/5/2026).
Fakta Memilukan: Bertahan dengan Sepatu Ukuran 40
Tragedi ini menimpa Mandala Rizky Syahputra (16), yang mengembuskan napas terakhir pada Jumat (24/4/2026) dini hari. Siswa kelas 2 SMK ini meninggal dunia akibat infeksi serius yang bermula dari luka di kaki.
Kondisi ekonomi yang sulit memaksa Mandala tetap memakai sepatu sekolah ukuran 40, padahal ukuran kakinya sudah mencapai 44. Luka tersebut menjadi fatal saat ia menjalani program magang sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya berdiri sepanjang hari tanpa waktu istirahat yang cukup membuat lukanya membengkak hingga berujung maut.
Mirisnya, keluarga Mandala dikabarkan sama sekali tidak pernah terdaftar dalam program jaminan sosial pemerintah mana pun.
Lemahnya Verifikasi Lapangan
Ismail menyoroti adanya “lubang” besar dalam proses verifikasi lapangan. Menurutnya, akurasi data yang lemah membuat warga yang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan justru terabaikan dari jaring pengaman sosial.
“Jangan sampai karena masalah pendataan yang malas atau lemah di lapangan, masyarakat miskin justru tidak tersentuh bantuan sama sekali. Ini fatal,” cetusnya.
Tanggung Jawab Moral Pemkot
Meskipun secara administratif kewenangan SMK berada di tangan Pemerintah Provinsi Kaltim, Ismail mengingatkan bahwa Pemkot Samarinda punya tanggung jawab moral dan administratif terhadap kesejahteraan warganya.
Kejadian ini diharapkan menjadi titik balik bagi instansi terkait untuk turun langsung ke lapangan, memastikan tidak ada lagi “Mandala-Mandala” lain yang harus berjuang sendirian di tengah keterbatasan ekonomi yang menghimpit.(ant/one)