Gaspol! Bappenas Patok Ekonomi Kaltim Tumbuh 7,2 Persen Lewat Superhub IKN

Samarinda, nusaetamnews.com : Kementerian PPN/Bappenas resmi menetapkan target ambisius bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Bumi Etam didorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 hingga 7,2 persen guna menopang target nasional, sekaligus memaksimalkan peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam Musrenbang Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis (30/4), Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Bappenas, Mohammad Roudo, menegaskan bahwa Kaltim harus segera “naik kelas” dari sekadar daerah tambang menjadi pusat industri bernilai tambah.

Bye-bye Ketergantungan Tambang

Bappenas menginstruksikan diversifikasi ekonomi besar-besaran untuk menekan dominasi sektor ekstraktif. Strategi utamanya adalah hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain industri, sektor pariwisata berkelas dunia seperti Derawan dan optimalisasi sentra perikanan kini dibidik menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi warga lokal.

“Kaltim diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan pada angka 5,7 sampai 7,2 persen. Kita perlu memperkuat struktur investasi dan meningkatkan produktivitas SDM di tengah tantangan global seperti volatilitas harga minyak hingga adopsi AI,” ujar Roudo.

Konektivitas dan Proyek Strategis

Untuk mendukung ekosistem Superhub IKN, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur krusial:

• Aksesibilitas: Pengembangan bandara di Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara (PPU).
• Energi: Pengawalan North Hub Development Project melalui pengembangan Sumur Geliga-1 Blok Ganal.
• Konektivitas: Peningkatan kualitas jalan nasional penghubung pusat suplai komoditas.

Waspada ‘Godzilla El Nino’

Di tengah ambisi ekonomi, Bappenas memberikan peringatan keras terkait risiko iklim. Pemerintah daerah diminta siaga menghadapi bencana hidrometeorologi ekstrem, termasuk fenomena Godzilla El Nino.

Mitigasi bencana dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) wajib dilakukan secara konsisten agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat oleh faktor lingkungan. “Optimalisasi PAD dan kualitas belanja daerah adalah fondasi. Ketahanan fiskal harus dijaga demi kesejahteraan masyarakat yang inklusif,” pungkas Roudo.(ant/one)