Ratusan Ribu Napi Bakal Diguyur BPJS Gratis, Kemensos Gandeng BPS Verifikasi Data
Jakarta, nusaetamnews.com : Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi ratusan ribu warga binaan pemasyarakatan (narapidana) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil agar mereka segera terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan untuk melakukan cek desil guna memastikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan ini.
Baru 40% Warga Binaan yang Ter-cover
Berdasarkan data terbaru, dari total 275.513 warga binaan di seluruh Indonesia, ternyata baru 112.882 orang yang tercatat masuk dalam kepesertaan PBI. Artinya, masih ada sekitar 162 ribu narapidana yang belum memiliki jaminan kesehatan gratis dari negara.
“Narapidana masuk dalam salah satu dari 12 kelompok rentan yang kami prioritaskan. Ini adalah amanat Pasal 34 UUD 1945,” tegas Gus Ipul, Jumat (27/3).
Tak Hanya Kesehatan, Napi Produktif Bakal “Diberdayakan”
Kemensos tidak hanya fokus pada urusan sakit. Warga binaan yang berada di usia produktif juga dibidik untuk masuk dalam program pemberdayaan sosial.
Skema bantuan yang disiapkan:
- Bansos Jangka Pendek: Sebagai bantalan perlindungan sementara.
- Pemberdayaan Ekonomi: Bantuan modal usaha dan pelatihan skill.
- Akses Pasar: Menciptakan peluang kerja pasca-bebas agar mandiri secara ekonomi.
Seluruh program ini nantinya akan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar distribusi bantuan lebih terarah dan berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Upaya ini merupakan respons cepat atas usulan Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, serta Ditjen Pemasyarakatan. Rieke menekankan bahwa jaminan sosial adalah hak mutlak setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa tahanan.
“Kami bersama Kemensos dan Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan berkomitmen berjuang untuk hadirnya jaminan sosial bagi seluruh warga binaan di Indonesia,” ujar Rieke. (any/one)