Zakat Jadi Instrumen Nyata Tekan Kemiskinan, Kinerja Baznas Kaltim Dapat Sorotan Positif

SAMARINDA – Peran zakat sebagai kekuatan sosial-ekonomi di Kalimantan Timur kian terasa nyata. Di tengah upaya pemerintah menekan angka kemiskinan, kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim justru tampil sebagai salah satu motor penggerak yang dinilai efektif dan berdampak langsung ke masyarakat.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menilai pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kaltim bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam pembangunan kesejahteraan.
Sepanjang 2025, Baznas Kaltim mencatat penyaluran dana mencapai Rp23,15 miliar kepada 16.179 mustahik. Angka ini bukan hanya menunjukkan besarnya distribusi, tetapi juga luasnya jangkauan manfaat yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Menurut Gubernur, pendekatan yang dilakukan Baznas sudah terstruktur melalui lima pilar program utama. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga bantuan sosial dan penguatan keagamaan—semuanya dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Program Kaltim Peduli menjadi yang paling dominan dengan menyasar lebih dari 9.500 penerima manfaat. Disusul Kaltim Sehat yang membantu ribuan warga mengakses layanan kesehatan, serta Kaltim Makmur yang difokuskan pada penguatan ekonomi produktif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.
“Zakat yang dikelola dengan baik mampu mengubah kondisi penerima menjadi lebih mandiri, bahkan berpotensi menjadi pemberi zakat di masa depan,” ujarnya.
Tak hanya dari sisi penyaluran, aspek tata kelola juga mendapat pengakuan. Baznas Kaltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan 2025. Capaian ini memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut.
Sejumlah penghargaan nasional juga berhasil diraih, termasuk dalam kategori pengelolaan digital terbaik. Hal ini menandakan transformasi Baznas Kaltim tidak hanya terjadi pada program, tetapi juga dalam sistem pengelolaan modern.
Ke depan, pemerintah provinsi mendorong optimalisasi potensi zakat yang dinilai masih sangat besar. Aparatur sipil negara hingga sektor swasta diharapkan dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas agar pengelolaannya lebih terarah dan berdampak luas.
Dari target pengumpulan Rp22 miliar pada 2025, realisasi mencapai Rp20 miliar. Tahun ini, target kembali ditingkatkan menjadi Rp23 miliar—sebuah angka yang mencerminkan optimisme sekaligus tantangan dalam memperkuat peran zakat sebagai solusi sosial berkelanjutan di Benua Etam.