Aset Pemprov Tak Boleh Tidur, Gubernur Rudy Mas’ud Minta Sumber PAD Baru Segera Dibuka

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa daerah tidak bisa lagi bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Rudy Mas’ud, pemerintah daerah harus segera mengidentifikasi dan membuka sumber-sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan meski terjadi pengurangan transfer ke daerah (TKD).

“Kita harus mulai membangun kekuatan ekonomi daerah sendiri. Ketergantungan pada dana transfer pusat tidak bisa terus dipertahankan,” ujar Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Salah satu potensi besar yang ingin dioptimalkan adalah aktivitas ekspor dan impor melalui pelabuhan di Kalimantan Timur. Selama ini, banyak komoditas dari Kaltim justru dikirim melalui pelabuhan besar di Pulau Jawa, seperti di Jakarta atau Surabaya. Kondisi tersebut membuat sebagian aktivitas ekonomi dan potensi pajak tercatat di daerah lain.

Rudy menilai, jika kegiatan ekspor-impor dapat dilakukan langsung dari pelabuhan di Kaltim, maka perputaran ekonomi dan penerimaan daerah dari pajak maupun retribusi dapat meningkat secara signifikan.

Selain sektor pelabuhan, Gubernur juga menyoroti banyaknya aset milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menegaskan, aset daerah seharusnya tidak dibiarkan menganggur, melainkan harus dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pemanfaatan aset tersebut bisa dilakukan melalui berbagai skema kerja sama, termasuk melibatkan badan usaha milik daerah atau perusahaan swasta yang memiliki kapasitas pengelolaan.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga tengah mengkaji pengembangan kawasan berikat logistik. Kawasan ini dirancang sebagai pusat aktivitas penyimpanan, pengolahan, hingga pengemasan ulang barang impor maupun komoditas lokal sebelum dipasarkan kembali.

Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di wilayah Sangasanga, Kutai Kartanegara. Kawasan ini dinilai strategis karena berada di jalur transportasi Sungai Mahakam yang selama ini menjadi salah satu jalur logistik utama di Kaltim.
Gubernur menilai pengembangan kawasan logistik tersebut dapat memperkuat rantai distribusi barang sekaligus membuka peluang pendapatan baru dari sektor kepelabuhanan dan perdagangan.
Selain itu, peran perusahaan daerah juga didorong untuk lebih aktif menangkap peluang bisnis yang berkaitan dengan sektor logistik, perdagangan dan industri pendukung.
Sektor perikanan menjadi salah satu bidang yang dinilai memiliki prospek besar. Pemerintah provinsi mendorong perusahaan daerah membangun fasilitas penyimpanan seperti cold storage untuk mendukung distribusi hasil laut.

Beberapa daerah pesisir seperti Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara hingga Paser disebut memiliki produksi perikanan yang cukup besar namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur penyimpanan dan distribusi.

Dengan dukungan fasilitas tersebut, hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan lebih luas, termasuk untuk ekspor langsung ke negara tujuan yang dekat secara geografis seperti Singapura.

Rudy Mas’ud optimistis, jika potensi pelabuhan, logistik, perikanan dan pengelolaan aset daerah dapat dimaksimalkan, Kalimantan Timur tidak hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi juga berperan sebagai pusat perdagangan dan logistik di kawasan timur Indonesia.
“Kalau ini bisa kita kelola dengan baik, PAD akan semakin kuat dan ketergantungan kita terhadap dana pusat bisa berkurang,” tegasnya.