Faisal Bantah Range Rover KT 1 yang Viral Ada di Kaltim
Samarinda, Natmed.id — Serangan kepada Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud sepertinya masih akan terus bergulir. Belum lagi viral soal pengadaan mobil dinas Range Rover seharga Rp 8,5 miliar benar-benar reda setelah rencana pengembalian unit tersebut ke dealer, serangan baru kembali datang.
Pemicunya, video yang memperlihatkan Gubernur Rudy Mas’ud datang ke pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menunggangi Range Rover bernomor polisi KT 1.
Banyak orang menduga itu mobil yang sedang diributkan. Dugaan itu dipastikan tidak benar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menegaskan kendaraan Range Rover yang sempat heboh itu masih berada di Jakarta. Mobil tersebut sedang dalam proses administrasi pembatalan pengadaan sekaligus pengembalian uang oleh dealer kepada pemerintah daerah.
“Dalam proses pengembalian administrasi, posisi mobil sekarang berada di Jakarta. Jadi tidak benar mobil itu ada di Samarinda atau di Kalimantan Timur,” ujar Faisal saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (6/3/2026).
Faisal menjelaskan, mobil yang terlihat dalam video memang tampak identik dengan kendaraan yang sempat menuai polemik. Keduanya sama-sama Range Rover Autobiography. Namun secara spesifikasi, kendaraan tersebut berbeda.
Menurutnya, mobil yang digunakan gubernur dalam kegiatan itu merupakan tipe Short Wheelbase (SWB) atau sasis pendek, sedangkan kendaraan yang sempat diadakan oleh Pemprov Kaltim merupakan tipe Long Wheelbase (LWB) yang memiliki dimensi lebih panjang.
“Bapak Gubernur memang sempat memakai mobil yang mirip karena merek dan modelnya sama. Tapi yang beliau gunakan itu tipe SWB, sedangkan yang kita beli sebelumnya tipe LWB yang lebih panjang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, kendaraan yang menjadi polemik tidak pernah berada di Samarinda seperti yang ramai disebutkan di media sosial.
“Sekali lagi kami pastikan mobil itu ada di Jakarta,” tegasnya.
Ia merasa aneh karena ada media yang menyebut mobilnya tidak ada di Badan Penghubung, padahal mobil dimaksud masih ada di Jakarta.
Faisal sekaligus mengingatkan agar pihak yang ingin mengetahui kondisi kendaraan tersebut dapat meminta informasi secara resmi, bukan mengambil dokumentasi secara sembunyi-sembunyi.
“Kalau ingin melihat mobilnya atau ingin foto, tinggal bertanya saja. Tidak perlu curi-curi. Itu bukan barang yang harus dirahasiakan,” ujarnya.
Sementara itu, proses administrasi pengembalian kendaraan masih terus dibahas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemprov Kaltim, kata Faisal, juga sudah menerima surat kesediaan dari pihak ketiga yang sebelumnya terlibat dalam pengadaan kendaraan tersebut untuk mengembalikan uang ke pemerintah daerah. Namun penyerahan baru bisa dilakukan setelah dana pembayaran dikembalikan ke kas daerah.
“Kami sudah menerima surat kesediaan dari pihak ketiga dan mobil siap diserahkan. Tapi dengan catatan kita menunggu pembayaran masuk dulu ke kas daerah,” ungkapnya.
Informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah, pihak ketiga bahkan telah menyiapkan dana pengembalian dan siap mentransfer kapan saja setelah ada arahan resmi dari kas daerah.
“Pihak ketiga sudah menyiapkan dananya dan siap mentransfer kapan pun menunggu arahan dari kasda,” kata Faisal.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga masih menunggu penyelesaian berita acara serah terima agar proses pengembalian kendaraan dapat berjalan secara administratif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Menurut Faisal, kasus pembatalan pengadaan kendaraan seperti ini jarang terjadi sehingga setiap tahapan harus dilakukan dengan cermat.
“Ini mungkin kejadian pertama di Kaltim, bahkan bisa jadi jarang terjadi di Indonesia. Karena itu kita menunggu arahan dari pusat agar langkah administratifnya tidak keliru,” pungkasnya.