Tiga Lagi Penjaga Perdamaian RI Terluka di Lebanon, Indonesia Desak DK PBB Bergerak!
Jakarta, nusaetannews.com : Ketegangan di Lebanon Selatan semakin memuncak. Indonesia kembali melayangkan desakan keras kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengusut tuntas seluruh insiden yang menimpa pasukan UNIFIL. Langkah ini diambil setelah tiga personel TNI terluka akibat ledakan di El Addaiseh, Jumat (3/4).
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa serangan beruntun terhadap pasukan perdamaian adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.
Keamanan Peacekeepers: Harga Mati!
Insiden terbaru di El Addaiseh ini merupakan peristiwa serius ketiga yang melibatkan personel Indonesia hanya dalam kurun waktu satu minggu. Kemlu RI menyatakan bahwa keselamatan para penjaga perdamaian adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Indonesia kembali meminta Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL. Kami mendesak adanya pertemuan negara kontributor pasukan untuk me-review dan memperkuat perlindungan bagi personel di lapangan,” tulis pernyataan resmi Kemlu RI, Sabtu (4/4).
Kronologi Sepekan Berdarah di Lebanon
Konflik yang semakin berbahaya di wilayah tersebut telah memakan korban jiwa dan luka dari kontingen Indonesia dalam waktu singkat:
- Minggu (29/3): Praka Dua Farizal Rhomadhon gugur akibat tembakan artileri di Adchit Al Qusayr.
- Senin (30/3): Dua personel kembali gugur saat mengawal konvoi yang diserang, yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
- Jumat (3/4): Tiga personel terluka akibat ledakan di El Addaiseh.
Hingga saat ini, total delapan prajurit TNI terluka dan tiga prajurit gugur saat menjalankan misi perdamaian di bawah bendera PBB di Lebanon.
Desakan Investigasi Transparan
Pemerintah Indonesia menuntut akuntabilitas penuh atas rentetan insiden ini. Di tengah operasi militer Israel yang terus meluas di Lebanon, keberadaan pasukan UNIFIL berada dalam risiko tinggi. Indonesia menyerukan investigasi yang menyeluruh dan transparan untuk mengungkap kronologi serta pihak yang harus bertanggung jawab.
“Setiap tindakan yang membahayakan peacekeepers merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” tegas Kemlu.
Saat ini, pemerintah terus memantau kondisi personel yang terluka dan memberikan dukungan penuh bagi keluarga para prajurit yang tengah berjuang di garis depan konflik Timur Tengah. (ant/one)