Seno Aji Tantang Pengusaha Lokal Rebut Peluang IKN: Jangan Hanya Jadi Penonton di Rumah Sendiri
SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang ekonomi besar bagi Kalimantan Timur. Namun, peluang itu tak akan banyak berarti jika pengusaha lokal hanya menjadi penonton ketika investasi dan proyek bisnis terus berkembang di daerah sendiri.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, pengusaha lokal harus mampu menjadi tuan rumah di tanah sendiri, memperkuat daya saing, dan mengambil peran nyata dalam pertumbuhan ekonomi yang dipicu pembangunan IKN.
Menurut Seno, Rakerda Hippi tidak boleh berhenti sebagai agenda konsolidasi organisasi. Pertemuan tersebut harus menghasilkan langkah konkret untuk memperluas peluang usaha, memperkuat jaringan bisnis, dan memastikan pengusaha daerah mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi Kaltim.
“Rakerda ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata agar pengusaha lokal bisa eksis dan berperan dalam pembangunan di Kaltim. Apalagi, dengan adanya IKN, peluang usaha bagi pengusaha lokal semakin terbuka,” tegas Seno saat menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Kaltim 2026 di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Jumat (9/10/2026).
Seno juga menyebut rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di IKN sebagai momentum yang perlu diantisipasi dunia usaha.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Wakil Presiden direncanakan berkantor di IKN pada 2027, disusul Presiden pada 2028.
Menurut Seno, momentum tersebut harus dibaca sebagai peluang untuk memperbesar aktivitas ekonomi, bukan sekadar perubahan pusat pemerintahan.
“Karena itu, pengusaha lokal harus mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujarnya.
Seno menilai pengusaha lokal sebenarnya memiliki modal penting untuk memenangkan persaingan. Mereka memahami karakter pasar, memiliki jaringan di daerah, serta mengenal budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari ekosistem bisnis Kaltim.
Namun, keunggulan itu perlu ditopang kemampuan mengembangkan usaha, memperluas kemitraan, dan meningkatkan kapasitas bisnis. Salah satu persoalan yang masih dihadapi pengusaha lokal adalah keterbatasan modal.
Karena itu, ia mendorong Hippi mengambil peran lebih aktif dalam membantu anggotanya, termasuk membuka akses yang lebih luas ke sektor perbankan.
“Di sinilah peran Hippi sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha diperlukan. Hippi diharapkan aktif membantu anggotanya, termasuk membuka akses yang lebih luas terhadap perbankan untuk mendapatkan dukungan permodalan,” jelasnya.
Menurutnya, pengusaha daerah membutuhkan dukungan organisasi yang bukan hanya mempertemukan pelaku usaha, tetapi juga membantu mereka membangun kemitraan dan memperluas akses pembiayaan agar mampu menangkap peluang pasar.
Jangan Terus Bergantung pada Batu Bara
Selain peluang IKN, Seno menyoroti tantangan besar yang harus dijawab dunia usaha Kaltim, yakni transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam ekstraktif menuju sektor yang lebih berkelanjutan.
Salah satu jalannya adalah hilirisasi. Komoditas daerah tidak cukup hanya diproduksi dan dijual sebagai bahan mentah. Pengolahan lebih lanjut dibutuhkan agar nilai tambah, aktivitas industri, dan peluang bisnis dapat tumbuh di Kaltim.
Di sinilah pengusaha lokal didorong mengambil bagian lebih besar, termasuk dalam rantai pasok, industri pengolahan, hingga pengembangan produk turunan komoditas unggulan.
Seno secara khusus menyarankan Hippi melirik hilirisasi crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Potensi perkebunan kelapa sawit di Kaltim dinilainya membuka ruang usaha yang dapat dikembangkan lebih jauh melalui industri pengolahan.
“Kami menyarankan Hippi mengambil peran dalam pengembangan industri hilirisasi karena peluang di sektor ini sangat besar. Salah satunya adalah hilirisasi CPO dari perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi besar di Kaltim,” katanya.
Dorongan tersebut menempatkan pengusaha lokal pada dua pekerjaan sekaligus: menangkap peluang ekonomi dari pembangunan IKN dan membangun sumber pertumbuhan baru di luar pola ekonomi yang bertumpu pada penjualan komoditas mentah.
Dengan demikian, tantangan bagi Hippi bukan sekadar memperbanyak anggota atau memperluas jaringan, melainkan memastikan pelaku usaha daerah mampu masuk ke sektor-sektor strategis yang selama ini menyimpan peluang nilai tambah.
Rakerda DPD Hippi Kaltim 2026 mengusung tema “Transformasi Kekuatan Lokal Menuju Daya Saing Global: Membangun Ekosistem Pengusaha Kalimantan Timur yang Kolaboratif, Inovatif dan Berkelanjutan”.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Ketua Umum DPP Hippi Erik Hidayat, Ketua DPD Hippi Kaltim dr Montiq Dewi Rahayu beserta jajaran DPC Hippi kabupaten/kota se-Kaltim, Kepala Dinas PPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih, perwakilan Kadin Kaltim, serta tamu undangan lainnya.