Perkuat Tata Ruang dan Lingkungan Kota, Kanwil Kemenkum Kaltim dan DPRD Samarinda Harmonisasi Dua Raperda Strategis
Samarinda, nusaetamnews.com : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda resmi melakukan harmonisasi terhadap dua rancangan peraturan daerah strategis. Kedua payung hukum tersebut masing-masing mengatur tentang pemanfaatan jalan perkotaan serta pengendalian dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian di Samarinda, Jumat, menegaskan bahwa tahapan harmonisasi memegang peranan krusial untuk memastikan setiap materi muatan aturan daerah tetap selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Proses penyelarasan ini digelar di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Kota Samarinda dengan melibatkan sinergi unsur legislatif dan eksekutif.
Masan menjelaskan bahwa Raperda tentang Pemanfaatan Jalan dirancang khusus untuk menata penggunaan ruang jalan di wilayah perkotaan agar fungsi utamanya tetap tertib serta tidak merampas kepentingan publik. Pengaturan yang tegas dinilai sangat mendesak demi menjamin kelancaran mobilitas transportasi sekaligus menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan di Kota Tepian.
Sementara itu, Raperda tentang Pengendalian Limbah B3 disusun untuk memperketat tata kelola maupun pengawasan terhadap pembuangan limbah berbahaya dari berbagai sektor industri perkotaan. Kehadiran instrumen hukum ini diharapkan menjadi benteng perlindungan lingkungan hidup guna mencegah potensi pencemaran yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.
Rapat harmonisasi teknis tersebut turut dihadiri oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Samarinda, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat. Hadir pula perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama tim penyusun naskah akademik.
Dalam forum tersebut, tim perancang melakukan pencermatan mendalam secara menyeluruh—mulai dari aspek yuridis, dasar hukum, substansi materi pengaturan, hingga teknik penyusunan peraturan—dengan membedah naskah pasal demi pasal. Ruang dialog juga dibuka lebar untuk menampung masukan konstruktif terkait potensi kendala penerapan aturan di lapangan.
Masan berharap kedua raperda ini dapat dirampungkan secara matang dengan berpijak kuat pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga menghadirkan kepastian hukum yang utuh. Dengan begitu, produk hukum yang disahkan kelak benar-benar responsif terhadap kebutuhan warga serta mampu menopang pembangunan Kota Samarinda secara berkelanjutan.(ant/one)