Gubernur Kaltim Sentil Perusahaan Sawit: Jangan Cuma Hitung Laba

SAMARINDA – Besarnya investasi dan keuntungan perusahaan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan pekerja serta masyarakat di sekitar wilayah operasional. Perusahaan tidak boleh hanya sibuk menghitung laba, sementara kebutuhan dasar orang-orang yang menopang usahanya justru terabaikan.
Pesan tegas itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud saat menerima audiensi manajemen Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK Berhad) di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026).
Gubernur yang akrab disapa Harum itu menekankan, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan hak pekerja. Kehadiran investasi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, mulai dari ketersediaan infrastruktur dasar hingga fasilitas umum yang memadai.
“Selain pekerjanya, tolong juga perhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaannya, Pak,” tegas Harum.
Menurutnya, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial tempat mereka menjalankan usaha. Salah satunya dengan memastikan masyarakat dan pekerja memiliki akses terhadap fasilitas umum, termasuk tempat ibadah yang layak bagi pemeluk berbagai agama.
Harum mengingatkan, kawasan operasional perusahaan menjadi ruang hidup bagi masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Karena itu, kebutuhan fasilitas peribadatan bagi umat Islam, Nasrani, dan pemeluk agama lainnya juga perlu menjadi perhatian.

Pekerja Pendatang Jangan Luput dari Administrasi Kependudukan

Tak hanya soal kesejahteraan dan fasilitas umum, Rudy Mas’ud turut menyoroti pentingnya penataan administrasi kependudukan bagi pekerja perusahaan yang berasal dari luar Kaltim.
Dengan jumlah tenaga kerja yang besar, pendataan penduduk dinilai penting agar para pekerja mendapatkan kepastian administrasi selama menetap dan bekerja di wilayah Kaltim.
“Pekerja Bapak harus terdata dan terdaftar di Dinas Dukcapil, terutama administrasi kependudukan. Terlebih yang sudah menetap bekerja selama dua tahun,” bebernya.
Rudy juga meminta perusahaan memastikan seluruh pekerjanya terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, jaminan kesehatan dan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja merupakan aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan perusahaan.
“Kalau mereka terdaftar sebagai peserta BPJS, tentu kesehatan dan risiko kerja mereka terjamin,” ungkapnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa investasi tidak semata-mata diukur dari nilai modal, luas lahan, maupun besarnya produksi. Perlindungan tenaga kerja dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari keberlangsungan usaha.

KLK Kelola Puluhan Ribu Hektare Kebun Sawit di Kaltim

Dalam audiensi tersebut, Senior General Manager KLK Berhad, Thomas, menjelaskan bahwa perusahaannya memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 50.000 hingga 85.000 hektare dengan total tenaga kerja mencapai sekitar 12.000 orang.
Perkebunan KLK tersebar di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau.
Selain mengelola perkebunan, perusahaan tersebut juga memiliki fasilitas kilang pengolahan (refinery), pabrik oleokimia, dermaga, serta pembangkit listrik untuk mendukung pengolahan dan ekspor produk turunan kelapa sawit.
Skala operasional dan jumlah tenaga kerja tersebut, menurut Harum, menjadi alasan penting bagi perusahaan untuk memastikan aktivitas bisnisnya memberikan dampak positif yang lebih luas.
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap keberadaan investasi berskala besar tidak hanya menggerakkan sektor industri, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, memperkuat kehidupan sosial masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Harum Dorong Pekerja KLK Jadi Nasabah Bankaltimtara
Di sisi lain, Harum juga membuka peluang sinergi antara KLK Berhad dan Bankaltimtara sebagai bank milik pemerintah daerah.
Ia berharap perusahaan dapat mendorong para pekerjanya menjadi nasabah Bankaltimtara. Bahkan, Pemprov Kaltim menyatakan kesiapan untuk mendukung penyediaan fasilitas perbankan di lingkungan perusahaan guna mempermudah akses layanan keuangan bagi pekerja.
“Kami harap pekerja Pak Thomas bisa menjadi nasabah Bankaltimtara. Perbankan milik pemerintah daerah dan kami siap bangun fasilitasnya di perusahaan Bapak,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses layanan perbankan sekaligus memperkuat keterhubungan antara aktivitas industri dan perekonomian daerah.
Audiensi tersebut turut dihadiri Bupati Penajam Paser Utara Mudiyat Noor, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekdaprov Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Joko Istianto, Plt Kepala Dinas PUPR Irhamsyah, serta Kepala Dinas Perhubungan Yusliando.