DPRD Soroti Polemik Tahunan Penerimaan Murid Baru di Samarinda, Disdikbud Siapkan Pembenahan Layanan
Samarinda, nusaetamnews.com : Persoalan klasik dalam proses penerimaan peserta didik baru di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan tajam kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar mendesak adanya pembenahan serius terhadap standar pelayanan pendidikan, khususnya dalam menyikapi kendala penerimaan siswa yang terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Desakan tersebut disampaikan Anhar saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Rabu. Menurutnya, forum evaluasi pelayanan publik harus menjadi ruang kritis untuk membedah layanan yang sudah berjalan sekaligus memperkuat keterbukaan informasi kepada para orang tua murid.
Berdasarkan catatan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 di Kota Tepian, ketimpangan daya tampung sekolah serta polemik jalur domisili masih menjadi biang keladi utama. Dari total sekitar 13.000 lulusan sekolah dasar, kapasitas SMP negeri yang tersedia tercatat hanya sanggup menampung sekitar 10.004 siswa.
Di sisi lain, Tim Pengawas SPMB mencatat sedikitnya 36 aduan resmi dari masyarakat selama masa pendaftaran berlangsung. Sebanyak 33 aduan atau setara 91,67 persen di antaranya berkaitan erat dengan kendala jalur domisili dan pergeseran titik koordinat, meski ironisnya masih terdapat 962 kursi kosong di jenjang SMP serta 2.322 kursi kosong di jenjang SD pada sejumlah sekolah.
Menyikapi carut-marut tersebut, Anhar menekankan urgensi penyampaian informasi yang gamblang dan transparan terkait alur penerimaan murid baru, prosedur legalisasi ijazah, hingga mekanisme perpindahan sekolah. Pihaknya pun memastikan lembaga legislatif siap mengawal penuh perbaikan kualitas layanan pendidikan melalui fungsi penganggaran, regulasi, serta pengawasan.
Merespons masukan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kota Samarinda Eko Suprayetno menjelaskan bahwa forum konsultasi publik digelar sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mengevaluasi dan memperbarui standar pelayanan secara berkala. Melalui kegiatan yang melibatkan wali murid, komite sekolah, pengawas, akademisi, hingga pemerhati pendidikan ini, pihaknya menghimpun beragam masukan untuk menyederhanakan prosedur administrasi mulai dari layanan SPMB, mutasi siswa, hingga legalisasi ijazah berbasis elektronik sesuai regulasi terbaru.
Selain membenahi urusan teknis persekolahan, Disdikbud Samarinda juga menaruh perhatian pada penyelarasan kewenangan antarlembaga terkait penerbitan surat rekomendasi penelitian yang bersinggungan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sinergi kedua instansi diharapkan mampu menghapus dualisme birokrasi sehingga masyarakat mendapatkan kepastian alur layanan yang lebih praktis melalui skema satu pintu.(ant/one)