Didominasi Pembangunan Infrastruktur IKN, Belanja Pemerintah Pusat di Kaltim Semester I Mampu Tembus Rp9 Triliun
Samarinda, nusaetamnews.com :Belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur pada semester pertama atau periode Januari hingga Juni 2026 terealisasi sebesar Rp9,02 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan, dengan porsi terbesar terserap pada proyek infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim, Tjahjo Purnomo, menyatakan di Samarinda bahwa realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal yang mencapai Rp4,56 triliun atau sekitar 48,42 persen dari pagu anggaran. Sebagian besar dana tersebut terserap untuk pembangunan jalan dan jembatan guna menopang infrastruktur IKN.
Tjahjo menjelaskan, total penyerapan belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,02 triliun atau 50,70 persen dari pagu tersebut mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Secara rincian, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp2,99 triliun atau 65,26 persen dari pagu, sementara belanja barang mencapai Rp1,48 triliun atau 38,86 persen dari pagu anggaran.
Adapun pada komponen Transfer ke Daerah (TKD), realisasi penyaluran di Kalimantan Timur hingga akhir Juni 2026 tercatat mencapai Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu. Angka penyaluran ini mengalami kontraksi sebesar 25,75 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).
Tjahjo menyebutkan bahwa penyaluran TKD masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp6,1 triliun atau 52,83 persen dari pagu.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baru terealisasi sebesar Rp4,73 miliar atau 19,21 persen, sedangkan DAK Nonfisik tercatat sebesar Rp1,34 triliun atau 49,59 persen. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp2,99 triliun atau 39,82 persen, dan Dana Desa (DD) telah disalurkan sebesar Rp171,02 miliar atau 64,33 persen dari total pagu tahun ini.
Di sektor pembiayaan ekonomi kerakyatan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kaltim berhasil terealisasi sebesar Rp2,13 triliun yang tersalurkan kepada 26.962 debitur. Adapun program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah terealisasi sebesar Rp35,58 miliar yang menjangkau 5.663 debitur.
Tjahjo menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja fiskal di Kalimantan Timur hingga akhir Juni 2026 menunjukkan performa yang solid dan adaptif. Komitmen belanja negara dinilai efektif dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha.
Hal ini membuktikan peran nyata APBN sebagai motor penggerak utama dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimis, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (ant/one)