Banjir Samarinda Bukan Cuma Soal Drainase, Pengawasan Perumahan Ikut Disorot
Samarinda – Banjir di Samarinda tak cukup diatasi dengan memperbesar drainase atau membangun kolam retensi. Pengawasan pembangunan perumahan juga harus dibenahi, terutama di kawasan resapan air yang semestinya dilindungi dari alih fungsi lahan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menilai lemahnya pengawasan terhadap pengembang menjadi salah satu persoalan yang perlu dievaluasi pemerintah kota. Pembangunan kawasan hunian, menurutnya, harus memperhatikan tata ruang, daya tampung lingkungan, serta risiko bencana.
Ia menegaskan kawasan yang masuk zona merah atau berfungsi sebagai daerah resapan air tidak boleh sembarangan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan jika bertentangan dengan ketentuan tata ruang.
“Ketika kawasan itu dinyatakan zona merah, artinya tidak boleh dilakukan pembangunan. Kita harus tegas menyampaikan kepada pengembang bahwa ini daerah resapan air yang tidak boleh dibangun,” tegas Deni di Samarinda belum lama ini.
Menurutnya, aturan pembangunan perumahan sebenarnya telah mengatur kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas pendukung, mulai dari ruang terbuka hijau (RTH), kolam retensi, hingga prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Masalahnya, aturan tidak akan banyak berarti jika pengawasan di lapangan masih lemah.
Deni meminta organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang, mengevaluasi sekaligus menginventarisasi kawasan perumahan di Samarinda. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan fungsi lingkungan.
“Pengawasan yang saat ini kurang, kalau saya bilang. Makanya saya ingatkan kepada dinas terkait, khususnya PUPR yang berkaitan dengan tata ruang, untuk melakukan pengawasan maksimal,” ujarnya.
Drainase Harus Jelas Ujungnya
Selain persoalan perumahan, Deni menyoroti pembangunan drainase yang harus dirancang sebagai satu kesatuan sistem, bukan sekadar proyek pembangunan saluran di titik-titik tertentu.
Menurutnya, setiap saluran air harus memiliki arah aliran dan titik pembuangan yang jelas. Tanpa perencanaan menyeluruh, drainase yang dibangun berpotensi tidak efektif mengalirkan air, bahkan gagal mengurangi genangan ketika hujan deras.
“Ketika kita membuat drainase, salurannya kita mesti tahu ini ke mana ujungnya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, perencanaan drainase harus mempertimbangkan karakteristik kawasan serta keterhubungan dengan saluran penerima, termasuk anak Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.
Karena itu, Samarinda membutuhkan cetak biru atau masterplan drainase yang terintegrasi. Dengan perencanaan tersebut, pemerintah dapat memetakan keterhubungan saluran, menentukan prioritas penanganan, serta memastikan pembangunan di satu kawasan tidak menimbulkan persoalan di kawasan lainnya.
Pembenahan sistem drainase juga perlu berjalan beriringan dengan normalisasi saluran dan pembangunan kolam retensi sebagai penampung sementara air hujan.
Deni menyebut sejumlah kolam retensi, di antaranya di Pampang, kawasan Air Hitam, Gang Indra, dan Sempaja, sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir yang telah dilakukan pemerintah kota.
Deni menyadari banjir tidak mudah dihilangkan sepenuhnya dari Samarinda. Namun, melalui perencanaan yang matang, pengawasan pembangunan yang ketat, serta pembenahan infrastruktur air, dampaknya diharapkan dapat ditekan, baik dari sisi volume air maupun lamanya genangan.
Ia meminta pemerintah kota tidak menunggu banjir kembali terjadi untuk melakukan pembenahan. Musim kemarau justru harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi persoalan dan menuntaskan pekerjaan yang dibutuhkan sebelum hujan kembali mengguyur.
Penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan proyek fisik. Perlindungan daerah resapan, kepatuhan pengembang terhadap tata ruang, dan konsistensi pengawasan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
“Jangan sampai kejadian ini berulang lagi. Di saat kemarau kita mengalami bencana kabut, di saat banjir semoga kita tidak mengalami masalah banjir itu lagi,” pungkasnya.